Survei: Publik pesimistis Jokowi bisa berantas mafia peradilan

Presiden Jokowi konpers penangkapan Bambang Widjojanto. ©Setpres RI/Cahyo

 Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah memasuki usia 100 hari lebih. Selama masa itu pula, telah banyak persoalan yang menghampiri sehingga program-program nawa cita belum banyak yang bisa direalisasikan. Sejumlah persoalaan di kabinet yang masih seusia jagung itu tentu berdampak pada tingkat kepercayaan publik.

Dalam rilis hasil survei yang dikeluarkan Indopolling Network Rabu (28/1), disebutkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemberantasan mafia peradilan masih di bawah 60 persen (57,7%).

"Tingkat kepercayaan publik terhadap program pemberantasan mafia peradiln sebesar 57,7%," kata peneliti Indopolling Network Wempy Hadir di Warung Daun, Cikini Jakarta Pusat, Rabu (28/1).

Selain itu, Wempi menerangkan tingkat kepercayaan publik yang berada pada level di bawah 60% juga menyangkut pemberantasan pencurian kayu di hutan, perikanan dan pembalakan liar (59,8%). Program reformasi birokrasi menurut Wempi juga masih mendapat kepercayaan yang tak terlalu besar dari publik yakni 58,8%.

"Membangun kawan timur Indonesia masih 50,0%, mewujudkan Polri yang profesional 54,5%, mewujudkan kedaulatan energi 52,6%," tambah Wempi.

Survei tersebut terang Wempi dilakukan di 33 Provinsi terhadap WNI berusia 17 tahun ke atas dengan jumlah responden 1.100 orang.

"Margin error plus minum 3% dan penarikan sample dilakukan dengan metode Multistage Random Sampling," pungkasnya. (www.merdeka.com)