Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua Brigjen Pol Paulus Waterpauw mengingatkan para kapolres di wilayahnya jangan sampai membekingi perjudian atau berbagai kegiatan lain yang bertentangan dengan hukum.
"Pimpinan (Kapolda) memberikan sebuah ketegasan bahwa tidak ada lagi namanya para kapolres yang melakukan upaya-upaya atau pembiaran terhadap penyakit masyarakat, misalnya perjudian," katanya di Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa, menanggapi wartawan terkait kebijakan mengenai perjudian dan penyakit masyarakat lainnya yang diduga dibekingi oknum polisi.
Ia mengatakan, perjudian atau pun penyakit masyarakat lainnya harus segera ditindak tegas dengan harapan bisa menciptakan keharmonisan masyarakat Papua.
"Kemudian juga dalam menangani persoalan masyarakat, para kapolres harus sungguh-sungguh, tidak kerja dengan kepentingan-kepentingan sesaat, itu maunya bapak Kapolda," katanya.
Untuk itu, mantan Direskrimum Polda Papua itu berharap, para kapolres sebagai perpanjangan tangan pimpinan di daerah bisa bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Polri.
"Saya berharap para kapolres harus bisa menjabarkan dengan benar, jangan lagi bermain-main dengan kepentingan, seperti terlambat lapor dan sebagainya. Misalnya ada aduan atau laporan dari masyarakat tapi telat ditangani atau tidak ditanggapi, mungkin itu yang harus diubah," katanya.
Pada Kamis (18/9) Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende mengganti Kapolres Sorong Kota yang dijabat AKBP Harry Goldenhard dengan AKBP K Ritongan yang sebelumnya menjabat Kapolres Asmat.
AKBP Harry Goldenhard dicopot dari jabatannya karena diduga mengizinkan perjudian yang di pasar malam kilometer 10 Sorong, Papua Barat.
Kasus tersebut terungkap, ketika Tim Polda Papua, pada Sabtu (13/9), menggerebek arena perjudian yang diperkirakan beromzet sekitar Rp50 juta per malam, hingga berhasil menjaring 62 orang, 11 orang di antaranya sedang berjudi.
"Mudah-mudahan dengan serah terima jabatan yang dilakukan khususnya di lingkungan Polres Sorong Kota maka kasus perjudian yang saat ini ditangani dapat segera dituntaskan," ujar Kapolda Yotje Mende. [http://sp.beritasatu.com/]
"Pimpinan (Kapolda) memberikan sebuah ketegasan bahwa tidak ada lagi namanya para kapolres yang melakukan upaya-upaya atau pembiaran terhadap penyakit masyarakat, misalnya perjudian," katanya di Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa, menanggapi wartawan terkait kebijakan mengenai perjudian dan penyakit masyarakat lainnya yang diduga dibekingi oknum polisi.
Ia mengatakan, perjudian atau pun penyakit masyarakat lainnya harus segera ditindak tegas dengan harapan bisa menciptakan keharmonisan masyarakat Papua.
"Kemudian juga dalam menangani persoalan masyarakat, para kapolres harus sungguh-sungguh, tidak kerja dengan kepentingan-kepentingan sesaat, itu maunya bapak Kapolda," katanya.
Untuk itu, mantan Direskrimum Polda Papua itu berharap, para kapolres sebagai perpanjangan tangan pimpinan di daerah bisa bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Polri.
"Saya berharap para kapolres harus bisa menjabarkan dengan benar, jangan lagi bermain-main dengan kepentingan, seperti terlambat lapor dan sebagainya. Misalnya ada aduan atau laporan dari masyarakat tapi telat ditangani atau tidak ditanggapi, mungkin itu yang harus diubah," katanya.
Pada Kamis (18/9) Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende mengganti Kapolres Sorong Kota yang dijabat AKBP Harry Goldenhard dengan AKBP K Ritongan yang sebelumnya menjabat Kapolres Asmat.
AKBP Harry Goldenhard dicopot dari jabatannya karena diduga mengizinkan perjudian yang di pasar malam kilometer 10 Sorong, Papua Barat.
Kasus tersebut terungkap, ketika Tim Polda Papua, pada Sabtu (13/9), menggerebek arena perjudian yang diperkirakan beromzet sekitar Rp50 juta per malam, hingga berhasil menjaring 62 orang, 11 orang di antaranya sedang berjudi.
"Mudah-mudahan dengan serah terima jabatan yang dilakukan khususnya di lingkungan Polres Sorong Kota maka kasus perjudian yang saat ini ditangani dapat segera dituntaskan," ujar Kapolda Yotje Mende. [http://sp.beritasatu.com/]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar