Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang bersama DPR - DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Agustus 2014. Pidato tersebut, pidato terakhir SBY sebelum mengakhiri masa jabatan pada 20 Oktober 2014. (AP Photo)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui reformasi hukum merupakan upaya terberat selama sepuluh tahun dirinya memimpin pemerintahan. Hal ini disampaikan SBY saat sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2014.
"Reformasi hukum memang merupakan tantangan yang paling berat," kata SBY. "Dan, saya berharap agenda reformasi hukum ini akan terus menjadi prioritas utama dalam kehidupan bernegara Indonesia di masa mendatang."
Meski begitu, SBY mengatakan pemerintahannya telah giat memberantas mafia peradilan. Menurut SBY, dari 2009-2011, dia telah membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. "Tugas satgas ini adalah mencegah agar jangan sampai hukum diperjualbelikan layaknya suatu komoditi untuk memperkaya oknum-oknum penegak hukum dan pemerintah, juga untuk melindungi pelaku kejahatan." (Baca: Jokowi-JK Diharapkan Bikin Reformasi Hukum)
SBY mengatakan pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang bertujuaan memberi bantuan hukum bagi masyarakat yang tak mampu menyewa pengacara untuk menghadapi pengadilan.
"Saya masih mendengar adanya sejumlah keluhan mengenai pelaksanaan undang-undang ini, dan karenanya saya mengusulkan untuk menambah dana bantuan hukum ini secara signifikan serta mempermudah proses penarikan dana bagi mereka yang membutuhkannya," ujarnya. (www.tempo.co)
"Reformasi hukum memang merupakan tantangan yang paling berat," kata SBY. "Dan, saya berharap agenda reformasi hukum ini akan terus menjadi prioritas utama dalam kehidupan bernegara Indonesia di masa mendatang."
Meski begitu, SBY mengatakan pemerintahannya telah giat memberantas mafia peradilan. Menurut SBY, dari 2009-2011, dia telah membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. "Tugas satgas ini adalah mencegah agar jangan sampai hukum diperjualbelikan layaknya suatu komoditi untuk memperkaya oknum-oknum penegak hukum dan pemerintah, juga untuk melindungi pelaku kejahatan." (Baca: Jokowi-JK Diharapkan Bikin Reformasi Hukum)
SBY mengatakan pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang bertujuaan memberi bantuan hukum bagi masyarakat yang tak mampu menyewa pengacara untuk menghadapi pengadilan.
"Saya masih mendengar adanya sejumlah keluhan mengenai pelaksanaan undang-undang ini, dan karenanya saya mengusulkan untuk menambah dana bantuan hukum ini secara signifikan serta mempermudah proses penarikan dana bagi mereka yang membutuhkannya," ujarnya. (www.tempo.co)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar