ad

Selasa, 03 Juni 2014

Ahok temukan 27.000 kasus penipuan KJP



Ahok temukan 27.000 kasus penipuan KJP
Kartu Jakarta Pintar. ©2013 Merdeka.com/arie basuki

Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku banyak persoalan terkait program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Ahok mengaku sudah menemukan banyak kasus penyimpangan penggunaan KJP.

"KJP itu bermasalah, ternyata ada juga orang yang tega nipu. Kita udah temukan ada 27.000 yang tidak melalui prosedur. Bayangin tim saya nyisir sampe Rp 2 triliun lebih tidak dipakai," kata Ahok di Gedung Balaikota Jakarta, Senin (2/6).

Menurut Ahok, proses yang berlaku untuk mendapatkan KJP saat ini, membuka peluang terjadinya penyalahgunaan. Seharusnya, lanjut Ahok, komite sekolah menyeleksi siswa yang berhak mendapatkan KJP. Setelah layak menerima KJP, baru berlanjut ke proses pemberian SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu).

"Dulu KJP kan harus buat SKTM, nah kita ga mau pakai SKTM dulu. Ini harus diputuskan dulu oleh komite, orang tua, guru kelas, kepala sekolah, baru diputuskan siapa yang layak mendapat KJP, kalau layak baru minta SKTM. Jadi jangan SKTM dulu, karna nilainya juga kita naikin," ucap Ahok.

Ahok mendapat laporan bahwa melalui mekanisme mendapatkan SKTM terlebih dahulu, rawan penipuan. "Udah banyak orang yang nerima SKTM dua. Bisa diganti-ganti namanya. Udah ada orang minta KJP dua, SKTM, anak-anak kan enggak punya KTP bisa diganti-ganti namanya, disingkat. Ini ada permainan karena sekolah tidak mengontrol," tegas Ahok.

Terkait dengan penggunaan dana KJP untuk pembelian peralatan sekolah, termasuk buku, Ahok menegaskan bahwa pembelian buku menggunakan KJP hanya bisa dilakukan pada saat penyelenggaraan pameran buku, Jakarta Book Fair. Pembelian buku, harus dibuktikan dengan menunjukkan buku yang dibeli beserta bukti pembayarannya.

Selain itu, siswa juga wajib menyerahkan rangkuman buku yang dibeli pada saat menyerahkan bukti pembelian buku kepada pihak sekolah. "Kita udah putuskan pembelian buku tas ya KJP, kartu ATM. Itu hanya bisa dibeli waktu Jakarta Book Fair, pameran tahunan Juni biar mereka dapat diskon. Penerima KJP wajib menunjukkan buku yang mereka beli dan kuitansi. Terus mereka harus resume buku biar selama liburan juga baca, dia nerima kuitansi," tegas Ahok. (www.merdeka.com)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar