Sambas bahkan menilai, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah meresahkan masyarakat Luar Batang setelah beredarnya surat pemberitahuan tertanggal 24 Maret 2016.
“Dalam (surat) pemberitahuan pertama itu, jelasnya sih buat Jalan Inspeksi. Selebihnya kan enggak mungkin diutarakan. Cuma, masyarakat jadi resah juga, kok kesannya (Luar Batang) disamakan seperti Waduk Pluit, Kalijodo. Ada omong-omongan di luar, itu (penggusuran) mau merambat ke semua wilayah di Luar Batang,” kata Sambas yang ditemui di kompleks Masjid Jami’ Keramat Luar Batang, Jakarta, Senin (28/3).
(Baca: Ada Resah di Kampung Tua Luar Batang).
Sebelumnya, Ahok menggusur warga Kalijodo yang diketahui sebagai tempat prostitusi kaum pinggiran ibu kota. Kalijodo rencananya akan dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) untuk memperbanyak daerah serapan. Kini, buldozer Pemprov DKI diarahkan ke kawasan Luar Batang.
Lewat Surat pemberitahuan nomor 84/-1.751.1 itu berkop Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Utara dan ditujukan kepada para pemilik bangunan di kawasan Luar Batang. Disebutkan di sana, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi kawasan wisata Sunda Kelapa, Museum Bahari, dan Luar Batang RW 01, RW 02, RW 03, dan RW 04.
Penduduk Luar Batang di keempat rukun warga itu dikatakan akan direlokasi lantaran mendirikan bangunan tanpa izin pada tanah aset pemerintah. Selain itu, kios-kios milik PD Pasar Jaya Pasar Ikan, Luar Batang, juga akan dikosongkan.
Di atas tanah yang diklaim milik negara itu, lanjut keterangan surat ini, akan dibangun tanggul penahan air laut yang lebih representatif demi mengantisipasi banjir air laut (rob). Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta menawarkan relokasi ke rumah susun yang telah disediakan. Para penduduk diharapkan bersiap-siap pindah dari Luar Batang dan membongkar sendiri bangunan mereka di atas tanggul atau saluran air.
“Yang sudah wafat (almarhum Habib Husein) bisa menghidupi yang hidup (makamnya menggerakkan ekonomi masyarakat –Red). Kok ini adalah pemerintah, yang hidup, bikin sengsara rakyatnya? Makanya saya minta kepada pemda juga pusat juga, negara harusnya bisa melindungi atau memfasilitasi masyarakat jadi lebih baik, bukan malah bikin enggak tenang,”kata Bendahara Masjid Jami' Keramat Luar Batang itu.(REPUBLIKA.CO.ID)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar