ad

Minggu, 31 Agustus 2014

PBB Luncurkan Program untuk Lawan Penyelundupan Narkoba di Myanmar


Kantor Urusan Narkoba dan Kejahatan, PBB (UNODC) memulai sebuah program baru untuk membantu sistim penegakan hukum Myanmar untuk memberantas lebih baik lagi penyelundupan obat-obatan dan kejahatan lintas negara.
Seorang polisi Myanmar menyulutkan api ke tumpukan narkoba yang berhasil disita dan dimusnahkan pada acara Anti Penyelundupan Obat-obatan Sedunia, 26/6/2013.
Seorang polisi Myanmar menyulutkan api ke tumpukan narkoba yang berhasil disita dan dimusnahkan pada acara Anti Penyelundupan Obat-obatan Sedunia, 26/6/2013.


Kelompok HAM menyambut baik program tersebut sebagai sebuah cara untuk menangani kegiatan yang lolos dari hukuman atau kejahatan yang diperingatkan PBB merongrong upaya-upaya pembangunan Myanmar.
Program 45 juta dolar selama empat tahun dilakukan selagi Kantor Urusan Narkoba dan Kejahatan PBB (UNODC) mengatakan aktifitas kejahatan di Myanmar merongrong pembangunan negara itu, meningkatkan ketidak amanan manusia,  dan mengancam perundingan damai guna  mengakhiri pemberontakan etnis.
Wakil regional UNODC untuk Asia Tenggara dan Pasifik, Jeremy Douglas mengatakan pasar gelap menghasilkan jutaan dolar yang dicuci di bidang-bidang ekonomi lainnya dan mengancam masyarakat yang lebih luas.
“Pasar  gelap sangat besar di Myanmar utara yang utamanya digerakkan oleh narkoba, tapi ada banyak pelopor penyelundupan, ada bentuk-bentuk penyelundupan lain dan isu-isu antar negara yang menghasilkan pendapatan sangat besar, pendapatan yang tidak ditangani banyak orang dan pada saat yang sama uang itu harus dipindahkan dan harus sah. Jadi berdampak pada ekonomi yang sah,” kata Jeremy Douglas.
Meskipun ekonomi Myanmar telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, digerakkan oleh reformasi ekonomi dan politik, negara itu masih menghadapi tingginya tingkat korupsi pejabat. Kelompok pengamat Transparency International menempatkan  Myanmar sangat rendah di urutan ke 157 dari 177 negara.
Aktivis HAM mengatakan perdagangan candu dan narkoba telah menyebabkan sosok kuat posisinya makin kuat termasuk di parlemen. Aktivis HAM Myanmar, Debbie Stothard mengatakan peningkatan pengaruh orang-orang semacam itu menjadi alasan keprihatinan selagi ekonomi negara itu tumbuh.
“Banyak kroni-kroni yang masuk dalam daftar hitam dan menjadi tamu pengusaha internasional menjadikan diri mereka kaya karena korupsi  atau keterkaitan lain dengan kegiatan kejahatan. Apa yang kita saksikan sekarang adalah situasi dimana generasi penjahat, kejahatan terorganisasi di masa lalu, dalam bayak kasus menjadi terhormat pada rejim reformasi sekarang ini,” Debbie Stothard.
Stothard mengatakan orang-orang yang dekat dengan jaringan penyelundup narkoba Myanmar terpilih di parlemen dalam pemilu tahun 2010. Ia mengatakan ada kaitan antara orang-orang yang terpilih ini dengan kenaikan tingkat produksi candu.
UNODC melaporkan kenaikan 26 % produksi candu di Myanmar pada tahun 2013 menjadi 870 ton, berdasarkan peningkatan panen. (http://www.voaindonesia.com/)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar