Dari kiri: Peneliti ICW Ade Irawan, Emerson Yuntho, Abdullah Dahlan, dan Febri Hendri (Foto: Dok Okezone)
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Kementerian Pertanian merupakan kementerian yang rawan kasus korupsi. Meskipun Menteri Pertanian saat ini berhasil di bidang swasta, namun belum tentu berhasil memimpin sebuah kementerian.
Hal tersebut diungkapkan oleh Badan Pekerja ICW, Emerson Yunto dalam diskusi PR Kementerian Pertanian Baru di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (2/11/2014). "Menurut kami, kementerian Pertanian merupakan salah satu kementerian yang wajib diberi perhatian," kata Emerson.
Dia mengatakan, yang perlu diwaspadai dari kementerian ini yaitu anggaran Kementrian Pertanian tiap tahun masuk sebagai penerima anggaran terbesar dari APBN. Misalkan saja pada 2014, terdapat lima kementerian memperoleh anggaran terbesar yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdibud), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Kemenhan (Rp 86,376 triliun). Kementerian PU (Rp 84,148 triliun), Kemdikbud (Rp 80,66 triliun), Kemenag (Rp 49,402 triliun), Kementerian Kesehatan (Rp 46,459 triliun), dan Kementerian Pertanian (Rp 15,470 triliun).
Kedua, pernah muncul sejumlah skandal korupsi antara lain dugaan suap impor daging sapi yang melibatkan Presiden PKS Luthfi Hasan dan sejumlah pihak swasta, dugaan Korupsi Proyek Lampu Penangkap Hama di Dirjen Tanaman Pangan yang libatkan lebih dari 15 orang tersangka, dugaan Proyek pengadaan benih oleh PT Sang Hyang Seri (SHS), dugaan Proyek pengadaan benih Kopi yang merugikan keuangan negara sebesar senilai Rp 12 Miliar, dugaan korupsi Proyek Dekomposer cair dan pupuk hayati cair senilai Rp 81 miliar, dan dugaan korupsi Proyek pengadaan bibit palawija TA 2012 senilai Rp 200 miliar.
"Banyaknya dugaan korupsi di kementrian ini dapat ditafsirkan bahwa Kementrian ini rawan menjadi lahan korupsi dan adanya sejumlah persoalan dibalik sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa," kata Emerson.
Untuk itu, ICW mendesak Menteri yang baru segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pimpinan perusahaan swasta dan segera melaporkan harta kekayaannya kepada KPK .
Kemudian mendorong lelang jabatan khususnya pejabat strategis dilingkungan Kementrian Pertanian. Mereka yang dinilai tidak berinteritas sebaiknya dipindahkan dan diganti dengan yang lebih berintegritas dan berkualitas.
"Kami juga mendesak Menteri Amran segera melakukan evaluasi kebijakan dan program antikorupsi di lingkungan kementrian khususnya berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dan meninjau ulang sejumlah kebijakan di Kementrian Pertanian yang dinilai membuka celah terjadinya korupsi," kata Emerson.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar