Ratusan muslim di Suriname berpartisipasi dalam sesi doa bersama yang dipimpin oleh Mulana Muhammad Musab dari India, dalam shalat Idul Fitri sebagai tanda berakhirnya bulan Ramadhan di Paramaribo, 19 Agustus 2012. REUTERS/Ranu Abhelakh
Sebagai seorang muslim, terdakwa kasus terorisme yang dipenjara di Maharashtra, Mumbai, tetap ingin melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sayangnya, mereka harus kehilangan hak berpuasa karena hukum yang berlaku dari Pengendalian Kejahatan Terorganisasi Maharashtra (MCOCA) menolak memberikan makanan saat berbuka atau iftar dan sahur.
Dikutip dari On Islam, Selasa, 1 Juli 2014, MCOCA akan tetap memberikan makanan dengan waktu yang telah berlaku dan tidak akan ada penyesuaian selama bulan Ramadan ini. Bahkan, izin menerima makanan iftar dan sahur yang dikirimkan dari keluarga juga dilarang.
"Setiap tahun mereka selalu bisa menikmati makanan berbuka dan sahur. Kami mengharapkan tahun ini para tahanan tetap bisa merasakan hal yang sama, tapi permintaan itu ditolak," kata Sekretaris Jenderal Jamiat Umena-i-Hind, organisasi perlindungan muslim di Maharashtra, Gulza Azmi.
Di lain pihak, 45 tahanan terdakwa teroris bom di Aurangabad pada 2006 diperbolehkan menerima makanan sahur dan iftar setelah kasus mereka diproses oleh pengadilan. Untuk itu, Azmi berinisiatif membawa kasus 19 tahanan lainnya supaya segera diproses di Pengadilan Tinggi agar bisa menerima hak yang sama.
Dikutip dari On Islam, Selasa, 1 Juli 2014, MCOCA akan tetap memberikan makanan dengan waktu yang telah berlaku dan tidak akan ada penyesuaian selama bulan Ramadan ini. Bahkan, izin menerima makanan iftar dan sahur yang dikirimkan dari keluarga juga dilarang.
"Setiap tahun mereka selalu bisa menikmati makanan berbuka dan sahur. Kami mengharapkan tahun ini para tahanan tetap bisa merasakan hal yang sama, tapi permintaan itu ditolak," kata Sekretaris Jenderal Jamiat Umena-i-Hind, organisasi perlindungan muslim di Maharashtra, Gulza Azmi.
Di lain pihak, 45 tahanan terdakwa teroris bom di Aurangabad pada 2006 diperbolehkan menerima makanan sahur dan iftar setelah kasus mereka diproses oleh pengadilan. Untuk itu, Azmi berinisiatif membawa kasus 19 tahanan lainnya supaya segera diproses di Pengadilan Tinggi agar bisa menerima hak yang sama.
"Jika Pengadilan Tinggi menolak permohonan kami, maka tahanan itu akan tetap dilarang untuk menerima makanan sahur dan iftar dari luar. Saat ini umat muslim di sana saling berbagi makanan dengan teman-temannya," kata Azmi. (www.tempo.co)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar