Perspektif Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Kinerja Polri

 

Oleh Dr. Vita Mayastinasari

Kinerja institusi kepolisian tidak hanya ditentukan oleh ukuran normatif internal institusi kepolisian, namun juga ditentukan oleh penilaian eksternal masyarakat. Penilaian eksternal masyarakat terhadap institusi kepolisian cenderung dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja Polri. Persepsi adalah proses kogkusi nitif atau proses psikologis. Proses seseorang mengorganisasikan dalam pikirannya, menafsirkan, mengalami dan mengolah pertanda atau segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya. Walaupun persepsi dipengaruhi oleh faktor pada pemersepsi (sikap, motif, kepentingan, pengalaman, pengharapan), faktor pada target (hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, kedekatan) dan faktor dalam situasi (waktu, keadaan/tempat kerja, keadaan sosial), namun Polri harus tetap menjaga performancenya agar kinerjanya akuntabel. Penerapan akuntabilitas institusi kepolisian diharapkan berorientasikan kepada pemakai (user-oriented) dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Tuntutan akuntabilitas oleh institusi kepolisian mencakup akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal. Akuntabilitas eksternal adalah akuntabilitas kepada lingkungan baik lingkungan formal maupun lingkungan masyarakat. Akuntabilitas eksternal tercermin dari efisiensi waktu, efisiensi sumber dana dan sumber daya lain, kewenangan dan kepercayaan masyarakat. Akuntabilitas eksternal mencakup:

·         Akuntabilitas tradisional (Traditional Regularity Compliance Accountability), memiliki fokus perhatian terhadap kepatuhan pada peraturan yang berlaku.

·         Akuntabilitas manajerial, memiliki fokus pada efisiensi penggunaan dana, penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lain, menekankan peranana pimpinan untuk menetapkan proses berkelanjutan dalam hal perencanaan dan penganggaran dalam rangka memberikan pelayanan publik terbaik.

·         Akuntabilitas program, memiliki fokus pada pencapaian hasil operasi pemerintah.

·         Akuntabilitas proses, memiliki fokus pada informasi tentang tingkat pencapaian kesejahteraan sosial (dalam hal ini adalah terselenggaranya keamanan ketertiban masyarakat/kamtibmas) atas pelaksanaan kebijakan dan aktivitas organisasi.

·         Akuntabilitas profesional, memiliki fokus pada pelaksanaan tugas yang berlandaskan norma dan standar profesinya sebagai perwujudan dari standar pelayanan kepada masyarakat yang merupakan konsumennya.

·         Akuntabilitas legal, memiliki fokus pada pelaksanaan ketentuan hukum untuk kepentingan penyediaan public goods dan public service yang dibutuhkan dan dituntut masyarakat.

·         Akuntabilitas keuangan, merupakan pertanggungjawaban integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan.

·         Akuntabilitas manfaat, memberikan perhatian kepada hasil kegiatan dengan memperhatikan biaya dan manfaatnya, tidak hanya sekedar kepatuhan terhadap kebutuhan hirarki atau prosedur.

·         Akuntabilitas prosedural, menekankan pentingnya prosedur penetapan dan pelaksanaan kebijakan dengan mempertimbangkan masalah moralitas, kepastian hukum dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung tujuan yang telah ditetapkan.

Perspektif positif masyarakat terhadap akuntabilitas pada sektor publik dapat diwujudkan melalui beberapa hal, antara lain kepemimpinan, diskusi publik, pola koordinasi, kejelasan indikator kerja, legitimasi dan tingkat penerimaan, publisitas, umpan balik dan evaluasi, dan adaptabilitas. Akuntabilitas institusi kepolisian dapat terwujud melalui sensitivitas dan responsivitas pimpinan. Diskusi publik pada saat akan menetapkan sebuah kebijakan akan berimplikasi terhadap kejelasan tentang hal-hal yang akan dicapai serta indikator kinerja yang hendak dicapai organisasi di depan publik. Pola koordinasi yang tepat berkontribusi positif terhadap tumbuh kembang akuntabilitas. Kejelasan indikator kinerja akan memudahkan pengukuran dan penilaian tingkat keberhasilan suatu organisasi. Pengkomunikasian tujuan dan makna akuntabilitas secara terbuka kepada semua pihak agar indikator kinerja dan aturannya dapat diterima semua pihak. Pengkomunikasian pilot project pelaksanaan akuntabilitas. Informasi dari masyarakat guna mendapatkan feedback dari masyarakat atau penerima akuntabilitas dan evaluasi perbaikan. Adaptabilitas sistem akuntabilitas untuk merespon setiap perubahan yang terjadi di masyarakat.

Beberapa hal yang berpotensi menghambat implementasi akuntabilitas adalah ketidakpedulian masyarakat terhadap masalah-masalah sosial, ketidakamanan pekerjaan, nilai moral (konsumerisme dan materialistis), budaya (masyarakat dan organisasi), sistem akuntansi yang inefisien, dan ketidaktersediaan teknologi yang mendukung kelancaran kerja. ***