"Dalam demokrasi, nepotisme itu penyakit. Jadi sangat ironis, ketika hal-hal seperti itu seharusnya dibuang jauh-jauh, kepala daerah kita seperti di Aceh Utara dan provinsi malah mempertahankan penyakit itu," kata Hamdani AG kepada ATJEHPOST.co lewat telpon seluler, Jumat, 9 Januari 2015.
Hamdani AG menyatakan itu saat dimintai tanggapannya terkait kebijakan Bupati Aceh Utara dan Gubernur Aceh menempatkan keluarga dan kerabatnya menduduki jabatan penting di lingkaran kekuasaan.
"Yang kita mau adalah kualitas, karena jika para pejabat memiliki kompetensi maka nepotisme akan hilang dengan sendirinya. Karena itu penting dibuat uji kelayanan dan kepatutan sebelum penempatan setiap pejabat. Tapi yang sering terjadi di Aceh Utara, nepotisme itu memaksa," kata Hamdani yang belum lama ini meraih gelar Doktor (S3) Komunikasi Islam di UIN Sumatera Utara.
Penting dibuat uji kelayakan dan kepatutan, kata Hamdani, sebab yang paling penting dalam pemerintahan ialah pelayanan masyarakat, pembangunan berkualitas dan efisiensi anggaran daerah.
"Kalau pelayanan sudah ok, pembangunan benar-benar mantap, dan terwujudnya efisiensi anggaran maka orang tidak lagi melihat nepotisme. Tapi kalau tiga hal itu masih amburadul, tentu tiga kosong untuk kepala daerah. Dia akan terus disorot oleh publik," ujarnya.
"Jadi intinya nepotisme itu penyakit paling ditakuti. Kecuali bagi ureung muka tubai, homlah hana malee geuh," kata Hamdani lagi.
Sebelumnya diberitakan, pemerintahan sarat nepotisme diduga tidak hanya pada pemerintahan Zaini Abdullah, akan tetapi terjadi pula di pemerintahan Muhammad Thaib alias Cek Mad. Bedanya, jika Gubernur Aceh Zaini Abdullah menempatkan keluarga dan kerabatnya pada sejumlah Badan Usaha Milik Aceh (BUMA), Bupati Cek Mad “lebih berani” dengan memberi jabatan penting untuk kaomnya (keluarga dan kerabatnya) duduk dalam jajaran “kabinetnya”.
Informasi dihimpun ATJEHPOST.co, Jumat, 9 Januari 2015, menyebutkan, tidak banyak yang tahu jika keluarga dan kerabat Cek Mad sudah menduduki jabatan eselon II (setingkat asisten dan kepala dinas) di pemerintahan Aceh Utara sejak Cek Mad menjadi Bupati pada tahun 2012 lalu.
Menurut sejumlah sumber di lingkungan Pemerintah Aceh Utara, para pejabat yang memiliki hubungan keluarga dan kerabat dengan Bupati Cek Mad antara lain Kepala Dinas Syariat Islam M. Idris Thaib. Ia merupakan adik kandung Cek Mad yang dilantik menjadi Kadis Syariat Islam Aceh Utara pada Januari 2013.
Berikutnya, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Muhammad Nasir. Menurut satu sumber, ia adalah adik ipar Cek Mad. Sedangkan Asisten II (Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keistimewaan Aceh) Sekretariat Kabupaten (Setkab) Aceh Utara Abdul Azis, kata sumber itu, merupakan adik sepupuk dari ayah Cek Mad. [http://atjehpost.co]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar