Kriminalitas Marak dan Semakin Sadis

Tersangka Pembunuh Ibu dan Anak di Cakung. (Dok. HanTer)

Kriminalitas di negara ini semakin marak dan terus mengalami tren peningkatan. Warga resah, karena sudah mengganggu keamanan dan ketenteraman mereka. Bahkan sudah mengancam jiwa warga karena aksi yang dilakukan para pelaku criminal sudah semakin canggih dan sadis. Mereka tidak segan-segan menghabisi nyawa korbannya.

 

Karuan saja maraknya aksi kejahatan itu membuat aparat kepolisian di semua wilayah DKI direpotkan, menyusul banyaknya kejahatan, seperti pencurian kendaraan bermotor, perampokan disertai pembunuhan, pemerkosaan sampai kejahatan jalanan seperti copet dan jambret. 

 

Para kriminolog memprediksi, kriminalitas masih terus terjadi dengan kemungkinan  bakal meningkat, dan akan semakin sadis. Pasalnya, selama kesejahteraan warga belum baik, angka kejahatan tidak akan bisa ditekan. 

kejahatan kerah putih (white collar crime)

     Suatu kejahatan dapat didekati dari dua pendekatan utama, yaitu yuridis dan kriminologis. Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana yang berlaku di masyarakat. Sedangkan secara kriminologis, kejahatan bukan saja perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi, yaitu mencakup perbuatan yang antisosial, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum atau tidak diatur dalam hukum pidana.

Dalam dunia kriminal, dikenal istilah White Collar Crimes (Kejahatan ”kerahputih”) dan Street Crimes (Kejahatan jalanan). Kejahatan kerah putih berbenturan dengan kejahatan jalanan. Contoh dari jenis kejahatan kerah putih, antara lain korupsi, penyuapan, penggelapan pajak, penipuan, dll. Jika kejahatan kerah putih dilakukan oleh para profesional di bidangnya dan ”terhormat”, maka kejahatan jalanan banyak dilakukan oleh pelaku yang berstatus sosial rendah. Hal ini berarti, para pelakunya kebanyakan berpendidikan rendah, berpenghasilan rendah, dan pekerja rendah atau pengangguran.

Selain itu, korban kejahatan kerah putih biasanya tidak tampak dan dampak yangditimbulkannya membutuhkan waktu lama. Hal ini berbeda dengan kejahatan jalanan dimana korbannya bersifat individu atau kelompok, dan korban kejahatannya jelas danlangsung terasa dampak kerugiannya, karena kebanyakan jenis kejahatan ini menggunakan kekerasan fisik untuk melukai korbannya. Hal inilah yang menjadikan kejahatan jalanan menjadi jenis kejahatan yang meresahkan dan menimbulkan reaksi sosial yang keras dari masyarakat.

Fiqih Korupsi

Istilah korupsi memang tidak ditemukan dalam khazanah fiqih Islam. Tetapi tidak berarti bahwa syari’at Islam abai sama sekali dari kejahatan besar yang satu ini. Dalam konteks ini, maka Fiqih Korupsi harus dirumuskan. Selain memberikan kepastian kejahatan korupsi dalam timbangan syari’at Islam, juga memberikan kepastian kepada umat Islam apa saja yang masuk kategori korupsi.


Korupsi adalah satu kata yang sangat sering didengar oleh masyarakat. Saking seringnya terdengar melalui pemberitaan di media, maka semakin muak juga masyarakat mendengarnya. Alih-alih menjadi perhatian, terlalu seringnya pemberitaan tentang itu malah menjadikannya sering diabaikan. Tetapi ini juga menunjukkan bahwa korupsi sudah menjadi penyakit masyarakat yang mewabah. Tidak hanya para penjahat yang sudah terbiasa dengan kejahatan, tetapi para intelektual dan tokoh agama pun turut terlibat dalam kejahatan yang satu ini.


Kejahatan korupsi sungguh luar biasa, menjadikan negara lumpuh wibawa dan rakyat sengsara. Dampak negatifnya menimpa secara merata pada semua lapisan masyarakat. Seandainya korupsi tidak ada, atau minimalnya hanya terjadi pada satu dua tempat tidak secara massif seperti saat ini, pasti rakyat akan mendapatkan penghidupan yang layak; keadilan akan dirasakan semua pihak, karena tidak ada lagi keberpihakan atas nama kedekatan atau besarnya sogokan; kedisiplinan dan etos kerja yang merupakan penunjang utama kesejahteraan masyarakat akan terwujud secara merata di setiap individu karena penghargaan yang diterima benar sesuai dengan etos kerja yang diwujudkan, bukan sesuai dengan seberapa besar tip yang akan diterima atau penggelapan yang mahir dilakukan.

Politik Kriminal

           Politik kriminal menurut prof.sudarto adalah segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Usaha ini meliputi aktifitas dari pembentuk undang undang .kepolisian,kerjaksaan,pengadilan, dan aparat eksekusi pemidanaan. Aktivitas tersebut tidak berdiri sendiri , tetapi berkaitan dengan satu sama lain sesuai dengan fungsinya masing-masing.oleh karena itu , politik kriminal adalah bgian dari social pilicy yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.dalam politik kriminal dalam legislated environment meliputi warga negara dan penegak hukum itu semua bertujuan untuk melindungi masyarakat.

           Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpag” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat artinya tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.menurut prof.saparinah sadli , perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial yang merupakan real atau petensial bagi perlangsungnya ketertiban sosial .

           Dari perkembangan-perkembangan kejahatan aktual diatas. Komisi pencegahan kejahatan dan peradilan pidana ECOSOC, menekankan betapa pentingnya hal-hal sebagai berikut: 
 - Perlunya peningkatan efiesiensi 
- Perlunya disusun suatu daftar inisiatif nasional
- Perlunya disusun langkah-langkah untuk strategi menghapus tindak kekerasan terhadap wanita
- Peningkatan upaya intensif dari pelatihan manajemen peradilan pidana 
-  Perlu adanya citra pejabat pemerintah yang bersihdan berwibawa 
 -   Strategi pemerintah untuk permasalah senjata diindonesia

KEJAHATAN PEMBERONTAKAN

Kejahatan yang diberi kualifikasi oleh pembentuk UU dengan pemberontakan (opstand) adalah kejahatan sebagaimana dirumuskan dalam 108 KUHP, yang bunyi rumusannya adalah:
“Barangsiapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”:
1. orang yang melawan Pemerintah dengan senjata;
2. orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada ge¬rombolan yang melawan Pemerintahan dengan senjata.

Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun.
Pasal 108 ini sebagai pengganti rumusan pada pasal 109, dlm 109 tidak dapat mempidana para penggerak2 dan pimpinan pemberontakan di daerah Banten dan Jakarta terhadap Pemerintah Hindia Belanda dalam tahun 1926. Pdhal penggerak atau perencana dan pimpinan pemberontakan dinilai paling besar andil dan perannya dalam pemberontakan.
pada ayat 2 pasal 108, ancaman pidana bagi penggerak atau perencana dan pimpinan pemberontakan diperberat, dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara setinggi-tingginya 20 tahun.

Rencana Berlapis

PENJAHAT profesional bukan waton sikat. Bukan spontanitas. Semua tindakannya terencana. Bahkan memiliki rencana berlapis. Jika rencana A gagal, segera beralih ke rencana B. Dan langsung pindah ke rencana C, andai kata rencana B banyak kendala.

Keprofesionalan inilah yang diperlihatkan komplotan perampok yang digulung aparat Polres Kebumen, Jawa Tengah. Ketika beraksi, komplotan ini punya rencana lapis tiga. Target pertama merampok SPBU (pompa bensin). Target kedua merampok rumah pengusaha. Dan target ketiga merampok toko emas.

Tidak sembarang penjahat bisa merancang perencanaan seperti ini. Semua target sulit. Butuh kematangan, keterampilan, keberanian dan informasi akurat tentang ketiga target. Otomatis, anggota yang direkrut yang memenuhi persyaratan itu. Untuk proyek ini, setidaknya dibutuhkan 6-8 personel.

***

Berkelas atau tidaknya komplotan penjahat dapat dilihat dari targetnya. Perampok yang beraksi di Kebumen jelas komplotan berkelas. Semua targetnya kakap. Jika dirupiahkan, targetnya di atas Rp 100 juta. Komplotan ini bertipe hit and run : datang, beraksi dan kabur.

Ciri khasnya punya mobilitas tinggi tapi tidak punya "markas" tetap. Meski anggotanya berasal dari Jakarta, Subang (Jawa Barat) dan Kebumen, bukan berarti bermarkas di salah satu kota itu. Anggota kelompok ini juga tidak terpaku pada suku atau kota. Tapi pada kemampuan. Di kalangan kepolisian, kelompok seperti ini disebut penjahat lintaspropinsi. Mereka bisa beraksi di mana saja. Pertimbangan aksi bukan pada wilayah, melainkan pada target atau santapan "lezat".

TINDAK PIDANA DIBIDANG EKONOMI; Suatu Tinjauan Kriminologi

A.     LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi (dunia) pada awal pertumbuhannya, bahkan sampai saat ini tidak terlepas dari perkembangan negara. Sejak masa pemerintahan dilandaskan pada kerajaan sampai dengan pemerintahan yang berandaskan pada negara-bangsa (nation-state) dan kemudian dilanjutkan dengan pemerintahan yang dilandaskan pada kesejahteran bangsa (welfare-state) menunjukkan adanya kaitan erat antara bidang ekonomi di satu pihak dan bidang politik di lain pihak.

Dilihat dari perspektif kaitan antara kedua bidang tersebut atau perspektif ekonomi politik, telah terjadi perkembangan yang bersifat horizontal dan sama pentingnya yang dimulai dengan perspektif merkantilisme, liberalisme dan perpektif marxisme (Gilpin dalam Lubis dan Eauxbaum, 1986 : 17-18).

Sasaran kegiatan ekonomi menurut ketiga perspektif tersebut berbeda satu sama lain. Perspektif bertujuan meningkatkan kepentingan nasional sebesar-besarnya di mana politik menentukan ekonomi; sedangkan dalam perspektif liberalisme sasaran kegiatan ekonomi ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dunia sebesar-besarnya dan dalam perspektif marxisme, sasaran kegiatan ekonomi bertujuan meningkatkan kepentingan kelas kelas ekonomi sebesar-besarnya.

Pungli dan Suap

 

Ilustrasi (ist)

Bicara kualitas, Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia masih banyak yang berada di bawah standar, bahkan profesionalisme mereka masih jauh dari harapan. Tak hanya itu, sorotan yang kerap disampaikan publik kepada PNS adalah soal moralitas (melakukan pungutan liar, menerima suap) dan rendahnya tingkat kedisiplinan.

Redahnya kualitas PNS/ASN kita juga diamini Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abrur. Dia menegaskan, 64 persen PNS/ASN) sangat di bawah standard dan kemampunyannya, hanya sebagai tenaga administrasi, sehingga tidak mampu bersaing, seperti layaknya pegawai swasta. Menteri berusaha akan membenahi masalah tersebut.

Itu artinya, dari total ASN yang ada seluruh Indonesia, hanya sekitar 36 persen yang memiliki kemampuan sesuai standar, seperti tenaga dokter, guru, bidan atau perawat. Di luar itu, lanjut Asman hanya bersifat administratif. Hal ini berarti menunjukkan banyak pejabat structural, terutama di daerah yang tidak mengerti tugas dan fungsinya, sehingga hasilnyapun minim.

Publik juga menyoroti getolnya PNS menghalalkan korupsi dari belanja barang atau perlengkapan dan jasa, menyalah-unakan kewajiban dan tanggungjawab serta pungutan liar (pungli). Sorotan lain, banyaknya PNS yang beroleh gaji buta, sebagai dampak rendahnya disiplin PNS yang terbiasa masuk kantor terlambat, tapi pulang lebih cepat.

Solusi Anarki Tanpa Kriminalisasi Agama

Dipublikasikan pada: 16 February 2011

Oleh: Ust. Irfan S Awwas
Ketua Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin

Insiden kekerasan yang berulangkali terjadi, akibat konflik SARA di negeri ini, telah memunculkan ragam persepsi dan cara pandang yang salah terhadap agama dan gerakan keagamaan. Aksi anarkhi, seakan telah menjadi budaya dan gaya hidup sebagian masyarakat Indonesia, dalam mengatasi problem sosial dan politiknya. Sehingga, ikhtiyar pemerintah meredam kekerasan, menggunakan SKB tiga menteri, termasuk melakukan deradikalisasi agama untuk tujuan kerukunan, terbukti tidak efektif bahkan cenderung gagal.

Budaya anarkhi menggunakan senjata pisik, berupa amuk massa, tindakan kekerasan, sudah sering kita dengar dan rasakan akibat buruknya. Implikasi kekerasan, bisa berimbas pada keresahan sosial, ekonomi, budaya, politik, juga agama. Selain keresahan sosial, kategori kekerasan juga bisa amat beragam, antara lain kekerasan sparatis, kekerasan negara terhadap rakyat, dan kekerasan antarumat beragama.

Bentuk kekerasan lain, yang implikasi konfliknya lebih menyakitkan dari kekerasan fisik adalah kekerasan retorika (verbal). Yaitu, kekerasan yang diciptakan berdasarkan persepsi dengan manipulasi data dan fakta untuk kepentingan semu. Misalnya,  menuding komunitas tertentu sebagai ektrimis, garis keras, radikal, preman berjubah, teroris, musuh negara, tanpa parameter yang jelas dan obyektif. Kenyataannya, labelalisasi verbal, malah lebih jahat dari kekerasan pisik. Apalagi, jika si penuding memosisikan diri berseberangan dengan yang dituding, dengan mengaku moderat, realistis agamis dsbnya.

Bukan Kekerasan Agama

Ironinya, dari seluruh kasus kategori kekerasan, yang paling banyak diprotes dan disalah pahami adalah kekerasan bernuansa agama, terutama dalam perspektif  hubungan antaragama dan internal umat beragama. Padahal, tindak kekerasan yang mengatasnamakan demokrasi dan hak asasi manusia, lebih sering terjadi, baik yang dilakukan oleh orpol, LSM, maupun yang dilakukan penguasa diktator terhadap rakyatnya. Termasuk kekerasan ideologi yang ditimpakan negara-negara imprialis terhadap negara lain yang ingin ditaklukkan secara politis, ekonomi serta militer.

Meluruskan Makna Kriminalisasi

BY DAMANG AVERROES AL-KHAWARIZMI · MARCH 25, 2015

Akhir-akhir ini istilah paling populer dari berbagai media adalah penggunaan kata “kriminalisasi”. Bahkan dapat dikatakan penggunaan terminologi tersebut acap kali menghiasi berbagai laman berita cetak maupun online. Lebih-lebih ketika Komisioner KPK ditetapkan sebagai tersangka dalam beberapa hitungan pekan yang lalu maka dimanapun kita temui, ada banyak orang sering menggunakan kata “kriminalisasi” itu.

Merujuk dari penggunaan kata “kriminalisasi” yang berkembang saat ini, setidaknya dapat ditarik kesimpulan bahwa kriminalisasi sepertinya dimaknai: “sebagai tindakan aparat penegak hukum menetapkan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum atau sebagai pelaku kejahatan atas pemaksaan interpretasi perundang-undangan. Dalam hal ini aparat penegak hukum dianggap seolah-olah melakukan tafsir sepihak atau tafsir subyektif atas perbuatan seorang, lalu kemudian diklasifikasikan sebagai pelaku tindak pidana.”

Harus diketahui, bahwa pengertian kriminalisasi demikian bukanlah arti yang benar dalam sudut pandang ilmu hukum. Sebab kriminalisasi merupakan salah satu studi kriminologi yang mempelajari perilaku individu untuk dapat dikategorikan sebagai kejahatan dan menelusuri sebab musabab kecenderungan orang melakukan kejahatan. Kriminalisasi tidak lain bagian dari kajian kriminologi itu sendiri.

10 KASUS KRIMINAL POPULER YANG SEPERTINYA LAYAK UNTUK DIFILMKAN. KIRA-KIRA ENDINGNYA GIMANA YA?

Kualitas film Indonesia sudah semakin menunjukkan taringnya, tapi untuk masuk ke kancah hollywood mungkin masih butuh proses yang lebih panjang lagi. Padahal sebenarnya kita punya stok ide cerita yang luar biasa dari berbagai kasus nyata yang terjadi di Indonesia lho! Terutama beberapa tahun terakhir dimana kasus kriminal sampai nggak kurang-kurang, dari yang sadis, menakutkan, hingga membuat kita marah besar.

Kamu pasti belum melupakan kasus-kasus kriminal yang sangat menghebohkan ini. Jika dibuat film, kasus-kasus ini pasti akan menghasilkan adegan-adegan luar biasa dengan dialog yang tak kalah seru. Kasusnya yang rumit dan tak mudah dipecahkan pasti akan membuat banyak penontonnya terus penasaran.

1. Mirna, Jessica, dan segelas kopi serta motif pembunuhan yang ada didalamnya. Endingnya pun bikin kita bertanya-tanya.

Tatapan Jessica via efekgila.com

Siapa yang tak mengikuti kasus kematian Wayan Mirna Salihin? Sepertinya semua orang antusias mengikuti kasus yang hingga kini belum terpecahkan ini. Dicampurnya sianida dan bukti-bukti yang sulit dijejaki membuat kasus ini benar-benar seperti adegan di film-film detektif yang membuat penontonnya begitu penasaran “Siapa pelaku sebenarnya?”. Belum lagi motif pembunuhan dan alibi tersangka yang hingga kini masih menjadi misteri.

2. Kasus mutilasi wanita hamil oleh kekasihnya yang menggambarkan butanya sebuah cinta. Kalau difilmkan jadi kisah cinta yang tragis.

Mayat Nuri yang dimutilasi via youtube.com

Kasus ini masih super baru karena terjadi April ini, Agus membunuh Nuri kekasih terlarangnya. Nuri dihamili oleh Agus yang telah beristri, mereka sering terlibat pertengkaran karena Nuri ingin dinikahi secara sah. Hingga akhirnya Agus membunuh Nuri dan berusaha menghilangkan jejak dengan memutilasi tangan dan kakinya. Kisah cinta terlarang yang mengerikan ini bisa jadi film psikopat semi romantis yang menyulut emosimu jika difilmkan.

3. Akseyna dan surat wasiatnya, bisa jadi film bertema detektif yang dibumbui persahabatan.

Mayat Akseyna di danau UI via merahputih.com

Ada berbagai macam spekulasi mengenai kematian Akseyna atau Ace yang ditemukan meninggal di danau Kenanga UI. Banyak kejanggalan yang terjadi dalam kasus ini dari mulai surat wasiat yang kebetulan ditemukan teman Akseyna hingga rumor bahwa ia sengaja dibuat bunuh diri oleh dosennya sendiri. Latar kehidupan kampus dan bumbu-bumbu persahabatan akan sangat menarik jika kasus ini benar-benar diangkat menjadi film layar lebar.

4. Gayus yang bolak-balik keluar tahanan, enaknya jadi film actionapa film komedi ya?

Duh Mas Gayus … via jurnalasia.com

Gayus Tambunan, namanya tak lagi sulit dikenali dan begitu disebut langsung terkoneksi pada kata korupsi. Tak puas hanya menyandang status koruptor, Gayus juga masih doyan bereksperimen pelanggaran hukum lainnya seperti keluar masuk penjara dengan sogokan uangnya. Tak hanya sekali ditemukan sedang berlibur di Macau, Gayus masih mencobanya lagi dan tetap saja tertangkap kamera. Lucu juga kalau kasus Gayus dibuat jadi film komedi.

5. Bom Sarinah, peristiwa terorisme yang menyentak kita semua. Kalau difilmkan akan menggambarkan betapa kami tidak pernah takut!

Keren banget nih bapak polisi via hariansinggalang.co.id

Jika teror di Paris membuat orang-orang ketakutan, tidak dengan bom Sarinah di Jakarta. Keberanian warga dengan hashtag #kamitidaktakut bahkan lokasi bom yang menjadi tempat wisata dadakan bisa jadi sudut pandang yang menarik. Selain itu aksi kepolisian untuk menaklukan para pelaku teror juga sangat keren sekaligus menegangkan disaat yang sama. Masih ingat kan keberanian pak polisi berbaju putih dan polisi ganteng? Pasti keren banget kalau dibuat film!

6. Pembunuhan Ade Sara oleh sepasang kekasih, film tentang mantan yang paling menyayat hati.

Hmm… cinta memang buta via tokohindonesia.com

Kasus Ade Sara sangat populer waktu itu, ia dibunuh oleh mantannya dan kekasih sang mantan. Kisah mereka menunjukkan bahwa cinta memang sangat rumit dan selalu saja menyakitkan pada akhirnya. Selalu ada yang lebih bahagia dan yang lain menjadi korban kebahagiaan itu. Filmnya bakal keren banget dan bisa jadi pelajaran besar untuk kita semua bahwa cinta bisa membuat kita buta.

7. Dinasti Atut akan menjadi film pertama yang menggambarkan korupsi secara utuh. Biar para korutor jadi punya malu.

Bu Atut berdiri diatas istananya via katabanten.com

Bukan hanya korupsi saja, lebih tepatnya adalah KKN. Ratu Atut sang penguasa Banten yang memainkan kekuasaannya untuk merekrut keluarganya menjadi pejabat dan dengan teganya menggunakan uang rakyat untuk memuluskan wajahnya dan membeli tas hermes. Padahal di daerahnya sana, jembatan-jembatan rusak yang dana pembangunannya dikorupsi menyebabkan anak-anak sulit berangkat sekolah dan geliat ekonomi tak begitu besar.

8. Film tentang pembegalan akan jadi film action yang mengerikan

Pelaku begal ditembak kakinya saat kabur via pikiran-rakyat.com

Kasus begal bisa menjadi adegan-adegan action yang keren saat difilmkan. Pembegalan mulai marak sejak beberapa tahun lalu, tak hanya sadis, film pembegalan ini nantinya juga bisa menggambarkan motif dibalik pembegalan itu. Misalnya keadaan perekonomian dan mental masyarakat indonesia. Lemahnya peran aparat keamanan juga bisa menjadi penokohan yang bagus dalam film ini nantinya.

9. Cerita tentang hukuman mati bagi warga asing pengedar narkoba yang kontroversial pasti akan menarik perhatian

Petisi menolak hukuman mati via ucanews.com

Indonesia sempat dikecam karena hukuman mati yang diberikan pada para pengedar narkoba, termasuk yang berasal dari luar negeri. Proses pengedaran narkobanya sendiri sudah sangat bagus jika difilmkan karena sepertinya akan bisa mirip-mirip film yang mengangkat cerita tentang mafia. Film seperti ini akan melibatkan banyak tokoh dan jalan cerita yang menegangkan!

10. Salim Kancil, film tentang perjuangan aktivis yang mati berkalang tanah airnya sendiri. Film ini kelak bikin kita sadar bahwa perjuangan tak pernah berhenti.

Salim Kancil mati di tanahnya sendiri via aktual.com

Setelah Munir dan Marsinah yang difilmkan, aktivis Salim Kancil kisahnya juga sangat memilukan dan bisa menggugah hati banyak orang untuk menyadari bahwa di negeri kita masih bisa terjadi kejadian yang seperti ini. Tokoh Salim Kancil akan menjadi film tentang bagaimana kekuatan elit merenggut kehidupan rakyat kecil dengan sadisnya Sekaligus menunjukkan betapa kecilnya taring pemerintah kita.

Kisah-kisah nyata ini tak hanya menyuguhkan jalan cerita yang menegangkan tapi juga bisa memancing rasa penasaran seandainya nanti dibuat film. Setuju?

Awas, Cybercrime Mengintai

Perkembangan dan perubahan zaman sangat cepat, terutama di bidang teknologi yang meningkat pesat dan seakan tidak terbendung lagi. Saat ini tak bisa dimungkiri perkembangan teknologi dunia maya atau internet dari hari ke hari semakin canggih. Penyebarannya juga semakin masif seiring kebutuhan masyarakat.

Seakan berjalan beriringan dengan perkembangan teknologi, kejahatan di dunia maya atau sering disebut cybercrime juga semakin meningkat. Aneka jenis dan modus cybercrime terus bermunculan. Bahkan, kejahatan yang dulu dilakukan konvensional sudah banyak beralih ke cybercrime . Selain karena susah dilacak, pelaku kejahatan juga tidak perlu terjun ke lapangan. Semakin maraknya cybercrime ini dibuktikan dengan banyaknya kasus yang ditangani kepolisian.

Berdasarkan data Satrekrim Polrestabes Surabaya sepanjang 2015 lalu, sedikitnya ada 27 kasus cybercrime yang ditangani. Sayangnya, dari jumlah tersebut baru 17 kasus yang diselesaikan. Di antara kasus cybercrime yang ditangani adalah prostitusi online yang menggunakan jaringan grup BBM (BlackBerry Messenger), kemudian menggunakan jaringan online seperti media sosial Facebook , dan lainnya.

Prostitusi online ini semakin marak sehingga sulit dilacak karena lokasi transaksi dilakukan online dan pertemuannya pun bisa di mana saja. Pada 2015 lalu, polisi mengungkap kasus prostitusi online yang melibatkan artis Anggita Sari di Surabaya. Selain itu, perjudian, penipuan, pencurian, dan pencemaran nama baik, juga banyak menggunakan jaringan dunia maya. Indonesia menjadi sasaran empuk atas berbagai kejahatan tersebut seiring semakin pesatnya jumlah pengguna internet.

Warga negara asing juga banyak berdatangan ke Indonesia untuk melakukan penipuan online. Belakangan ini penggunaan mata uang virtual (virtual currency ) juga banyak bermunculan di dunia maya. Seperti layaknya mata uang pada umumnya, virtual currency juga bisa digunakan untuk transaksi. Selain paypal, virtual currency yang lainnya adalah bitcoin . Munculnya virtual currency ini juga membuka peluang terjadi kejahatan yang harus diwaspadai.

Aneka macam kejahatan bisa muncul menggunakan virtual currency. Di antaranya tindak pidana pencucian uang (TPPU). Termasuk juga kejahatan lainnya. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Takdir Mattanete mengatakan, pada 28 Oktober 2015 lalu, pelaku bom di Mal Alam Sutra, Serpong, Taggerang, Banten, menggunakan dana melalui transfer bitcoin . Bitcoin memang sudah muncul sejak 2009 lalu yang dikembangkan seseorang dengan nama samaran Satosi Nakamoto.

Namun, perkembangannya belakangan ini semakin pesat. Virtual currency berupa bitcoin ini banyak digunakan di beberapa negara. Setidaknya sudah ada 23 negara mengizinkan penggunaan bitcoin, d i antaranya Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada, Belanda, dan Korea Selatan. Sementara tiga negara lain masih memperdebatkan penggunaan itu, yaitu China, India, dan Taiwan.

AKBP Takdir Mattanete yang beberapa waktu lalu mewakili Kepolisian Indonesia (Polri) untuk mengenyam pendidikan Countermeasures Againt Cyber Crime (CAC) di Jepang mengungkapkan, ada modus-modus baru penggunaan bitcoin. Menurutnya, kejahatan dengan virtual currency ini sedang santersanternya digunakan oleh para gembong narkotika, teroris, bahkan kelompok money laundry (pencucian uang) atau TPPU.

“TPPU bisa digunakan pelaku kejahatan yang menyimpan dana dari kejahatan dan bitcoin . Untuk kejahatan lainnya seperti narkoba dari hasil itu (bitcoin ) bisa saja timbul dan ada,” katanya. Peluang dengan menggunakan bitcoin juga dibenarkan praktisi komputer yang pernah tergabung dalam komunitas hacker , sebut saja Randy, bukan nama sebenarnya. Dia mengatakan, kemungkinan para pelaku money laundry menggunakan bitcoin untuk aksinya sangat besar.

Hal ini lantaran bitcoin yang berbasis pada transaksi maya bisa menggunakan akun siapa saja. “Mudah saja. Pelaku money laundry menggunakan akun orang lain untuk menyimpan uangnya dalam bitcoin wallet . Dan ini agak susah terlacak. Terlebih lagi jika menggunakan akun dari luar negeri. Sebab bitcoin ini adalah internasional,” katanya.

Randy melanjutkan, bitcoin juga bisa ditransfer ke siapa saja asalkan sama-sama punya bitcoin wallet . Bitcoin juga bisa diuangkan ke seluruh jenis mata uang di dunia ini. “Jadi bitcoin ini semacam membeli saham. Jika permintaannya sedang banyak seperti saat ini, maka harganya bisa meningkat,” katanya. Pakar hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Otto Yudianto mengatakan, dalam kejahatan pencucian uang seharusnya ada predikat crime.

Namun, yang menjadi persoalan saat ini adalah cybercrime hanya dijadikan sebagai sarana. Semua orang bisa melakukan transaksi di jaringan maya meski posisinya berada di mana saja. Demikian juga dengan pencucian uang yang menggunakan sarana cybercrime , juga bisa dilakukan dari luar Indonesia. Terkait dengan jenis kejahatan lainnya, seperti pendanaan teror, transaksi narkoba, dan lainnya, Randy mengatakan sangat mungkin dilakukan.

Bukti untuk dana teror sudah ada, sedangkan untuk transaksi narkoba juga mungkin dilakukan, bahkan bisa sampai jaringan internasional. “Kadang tiba-tiba ada kiriman barang ke salah satu alamat, padahal orang tersebut tidak merasa memesan barang. Ini adalah modus sebab barang tersebut sengaja dikirimkan pada alamat salah, kemudian pelaku kejahatan akan mengambil barang itu dengan bilang. Maaf bu, barangnya salah kirim,” kata Randy.

Selain digunakan untuk aksi kejahatan, bitcoin juga berpeluang besar menjadi sasaran aksi kejahatan oleh para hacker dan tracker . Hal paling bahaya adalah hacker dan tracker yang sudah tergabung dalam komplotan kejahatan. Ketika ada hal baru dalam dunia internet, maka hacker atau bahkan cracker akan sangat senang dan tertantang. Karenanya, Randy memprediksi kejahatan menggunakan bitcoin akan semakin besar dan meningkat.

“Hacker pasti senang ada hal baru. Dalam cybercrime, yang ditakutkan itu ketika memakai nama orang luar maka sulit karena hubungan internasional antarnegara. Kalau masih pakai sini (Indonesia) maka bodohnya dia (pelaku),” kata Randy. Lantas bagaimana bisa terjadi cybercrime? Randy mengatakan, untuk kelas agak berat biasanya mereka membobol kuncinya bisa membobol database .

“Cara masuknya ada dua. Cara masuk kaya mancing ikan. Ketika umpan diambil maka bisa masuk. Sekarang sudah banyak hacker dengan mancing ikan. Bitcoin sama. Kalau ada email atau apa yang konek, walaupun kode dibolak-balik,hacker dan cracker akan tetap berupaya bagaimana bisa memecahkan. Kemudian hacker tidak hanya pintar komputer aja , tapi bagaimana komunikasi dengan orang lain. Mereka telepon dan lainnya sampai dapat ID-nya,” kata Randy.

Kejahatan narkoba, teroris, dan lainnya, bisa memanfaatkan peran hacker. Demikian juga TPPU. Namun, untuk TPPU pelaku bisa mencuci itu sendiri dengan membuat akun sendiri. Tapi, supaya tidak terlacak bisa membuat akun baru, bukan akun miliknya atau akun orang lain. Dengan demikian, pelaku kemungkinan susah dijerat hukum jika tidak ada bukti kuat yang mengarah pada aliran dana padanya.

lutfi yuhand

Politik Dinasti, Sebab atau Akibat?

KOMPAS/GM SUDHARTA Ilustrasi

 Gema takbir di hari kemenangan Idul Fitri berkumandang di seluruh Nusantara, memberikan harapan untuk menata kehidupan bernegara mewujudkan kebahagiaan. Dari sekian banyak isu politik, keputusan Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor 33/PUU-XIII/2015, yang menyatakan Pasal 7 Huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bertentangan dengan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945, mencemaskan banyak kalangan karena dianggap semakin menyuburkan politik dinasti.
Dalam perspektif universal, keputusan Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu fundamen mengukuhkan sendi-sendi demokrasi. Namun, sekaligus juga memberikan isyarat bahwa para pembuat peraturan perundangan harus mempunyai politik perundang-undangan yang jelas. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) harus mempunyai kebijakan hukum perundang-undangan untuk mewujudkan tujuan tertentu. Oleh karena itu, satu undang-undang dengan undang-undang yang lain harus terintegrasi dalam suatu sistem yang komprehensif.
Dari sudut pandang ini, politik dinasti adalah akibat dari proses politik perundang-undangan yang dangkal serta tidak mempunyai paradigma yang jelas. Tegasnya, absennya niat baik para penyusun undang-undang menjadi kausa suburnya politik dinasti dewasa ini. Keputusan Mahkamah Konstitusi menemukan validitasnya karena daya pukul Pasal 7 Huruf r ternyata sangat mudah dilumpuhkan oleh para petahana dengan mengundurkan diri agar sanak saudaranya atau kroninya dapat menjadi kandidat kepala/wakil kepala daerah.
Perspektif tersebut sejalan dengan berbagai kajian politik dinasti antara lain di negara yang dianggap kampiun demokrasi, Amerika Serikat. Politik dinasti bukan sebab, melainkan akibat melekat dari hakikat kekuasaan itu sendiri.
Studi politik dinasti yang dilakukan oleh Ernesto Dal Bo, Pedro Dal Bo, dan Jason Snyder (2007) mengenai dinasti politik di Kongres Amerika Serikat sejak berdirinya tahun 1789 memberikan beberapa catatan. Pertama, terjadi korelasi antara dinasti politik dan kompetisi politik. Merebaknya politik dinasti berbanding lurus dengan kompetisi politik yang tidak sehat. Semakin tidak adil aturan main dalam kontestasi politik, semakin menyuburkan politik dinasti. Kedua, semakin lama seseorang menjadi anggota kongres, semakin cenderung mendorong keluarganya menjadi anggota lembaga tersebut. Kekuasaan yang cenderung memproduksi kekuasaan dalam dirinya dalam ungkapan mereka disebut dengan power begets power.
Hal yang mirip juga pernah dikemukakan Robert Michel (1911), dengan teorinya yang disebut hukum besi oligarki (the iron law of oligarchy). Intinya, bahkan dalam kepemimpinan organisasi yang demokratis, pemimpin cenderung mencengkeram kekuasaannya dan menggerogoti prinsip-prinsip demokrasi. Putnam (1976) juga mengingatkan, elite politik pemegang kekuasaan cenderung melanggengkan kekuasaan (self-perpetuating) meskipun mengakibatkan pembusukan terhadap institusi itu sendiri.
Politik dinasti juga semakin meluas karena sistem kekerabatan, seperti favoritisme atau patronase, kroniisme, dan nepotisme.
sumber: http://nasional.kompas.com

PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUANMELALUI UNDANG-UNDANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA:

Analisa Perbandingan antara Indonesia dan India

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi agenda bersama dalam beberapa dekade terakhir. Fakta menunjukan bahwa KDRT memberikan efek negatif yang cukup besar bagi wanita sebagai korban.[1] World Health Organization (WHO) dalam World Report pertamanya mengenai “Kekerasan dan Kesehatan” di tahun 2002, menemukan bahwa antara 40 hingga 70 persen perempuan yang meninggal karena pembunuhan, umumnya dilakukan oleh mantan atau pasangannya sendiri.[2] Laporan Khusus dari PBB mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan telah mendefinisikan KDRT dalam bingkai jender sebagai ”kekerasan yang dilakukan di dalam lingkup rumah tangga dengan target utama terhadap perempuan dikarenakan peranannya dalam lingkup tersebut; atau kekerasan yang dimaksudkan untuk memberikan akibat langsung dan negatif pada perempuan dalam lingkup rumah tangga.” [3]

Signifikansi menggunakan jender sebagai basis analisa dalam permasalahan ini yaitu untuk mendorong terjadinya perubahan paradigma terhadap KDRT dengan obeservasi sebagai berikut, “Daripada menanyakan kenapa pihak pria memukul, terdapat tendensi untuk bertanya kenapa pihak perempuan berdiam diri” [4] Analisa jender mendorong kita tidak hanya menanyakan mengapa pria melakukan kekerasan, tetapi juga menanyakan kenapa kekerasan terhadap perempuan terjadi dan diterima oleh banyak masyarakat. Merestrukturisasi pertanyaan tesebut merupakan hal penting dalam melakukan pembaharuan hukum, khususnya dari perspektif keadilan dan hak asasi manusia (HAM). Kunci utama untuk memahami KDRT dari perspektif jender adalah untuk memberikan apresiasi bahwa akar masalah dari kekerasan tersebut terletak pada kekuasaan hubungan yang tidak seimbang antara pria dan perempuan yang terjadi pada masyarakat yang didominasi oleh pria. Sebagaimana disampaikan oleh Sally E. Merry, “Kekerasan adalah… suatu tanda dari perjuangan untuk memelihara beberapa fantasi dari identitas dan kekuasaan. Kekerasan muncul, dalam analisa tersebut, sebagai sensitifitas jender dan jenis kelamin”. [5]

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan khususnya terhadap perempuan oleh pasangannya maupun anggota keluarga dekatnya, terkadang juga menjadi permasalahan yang tidak pernah diangkat ke permukaan. Meskipun kesadaran terhadap pengalaman kekerasan terhadap wanita berlangsung setiap saat, fenomena KDRT terhadap perempuan diidentikkan dengan sifat permasalahan ruang privat. Dari perspektif tersebut, kekerasan seperti terlihat sebagai suatu tanggung jawab pribadi dan perempuan diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab baik itu untuk memperbaiki situasi yang sebenarnya didikte oleh norma-norma sosial atau mengembangkan metode yang dapat diterima dari penderitaan yang tak terlihat.

Pemahaman dasar terhadap KDRT sebagai isu pribadi telah membatasi luasnya solusi hukum untuk secara aktif mengatasi masalah tersebut. Di sebagian besar masyarakat, KDRT belum diterima sebagai suatu bentuk kejahatan. Bagaimanapun juga, sebagai suatu hasil advokasi kaum feminis dalam lingkup HAM internasional, tanggung jawab sosial terhadap KDRT secara bertahap telah diakui sebagian besar negara di dunia.

Kekerasan dalam rumah tangga seringkali menggunakan paksaan yang kasar untuk menciptakan hubungan kekuasaan di dalam keluarga, di mana perempuan diajarkan dan dikondisikan untuk menerima status yang rendah terhadap dirinya sendiri. KDRT seakan-akan menunjukkan bahwa perempuan lebih baik hidup di bawah belas kasih pria. Hal ini juga membuat pria, dengan harga diri yang rendah, menghancurkan perasaan perempuan dan martabatnya karena mereka merasa tidak mampu untuk mengatasi seorang perempuan yang dapat berpikir dan bertindak sebagai manusia yang bebas dengan pemikiran dirinya sendiri. Sebagaimana pemerkosaan, pemukulan terhadap istri menjadi hal umum dan menjadi suatu keadaan yang serba sulit bagi perempuan di setiap bangsa, kasta, kelas, agama maupun wilayah.

Pada tingkat internasional, kekerasan terhadap perempuan telah dilihat sebagai suatu bingkai kejahatan terhadap hak dan kebebasan dasar perempuan serta perusakan dan pencabutan kebebasan mereka terhadap hak-hak yang melekat pada dirinya. Hal ini menjadi sebuah tantangan dalam pencapaian persamaan hak, pengembangan dan kedamaian yang diakui dalam Nairobi Forward-looking Strategis for the Advancement of Women[6], yang merekomendasikan satu perangkat tindakan untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan. Rekomendasi tersebut dibebankan kepada Pemerintah sebagai kewajiban hukum dan moral untuk menghilangkan KDRT melalui kombinasi berbagai langkah serius.

KDRT merupakan permasalahan yang telah mengakar sangat dalam dan terjadi di seluruh negara dunia. Dalam hal ini, masyarakat internasional telah menciptakan standar hukum yang efektif dan khusus memberikan perhatian terhadap KDRT. Tindakan untuk memukul perempuan, misalnya, telah dimasukan di dalam konvensi HAM internasional maupun regional yang mempunyai sifat hukum mengikat terhadap negara yang telah meratifikasinya. Dokumen HAM Internasional tersebut meliputi, Universal Declaration of Human Rights (“UDHR”), the International Covenant on Civil and Political Rights (“ICCPR”), dan the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (“ICESCR”) yang menjadi standar umum mengenai Hak Asasi Manusia, di mana para korban dari KDRT dapat menggugat negaranya masing-masing. [7]

Berbagai pertistiwa kekerasan dalam rumah tangga telah menunjukkan bahwa negara telah gagal untuk memberi perhatian terhadap keluhan para korban. Maka negara dapat dikenakan sanksi jika negara tersebut merupakan anggota dari instrumen internasional sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Hal yang sama dapat pula dilakukan di bawah Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (“CEDAW”) beserta dengan Protokolnya, dan juga melalui Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (“CAT”). Demikian juga, instrumen regional dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban.

The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“ECHR”), the American Convention on Human Rights (“ACHR”), bersama dengan the Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence Against Women (“Inter-American Convention on Violence Against Women”), dan the African Charter on Human and Peoples' Rights (“African Charter”) merupakan dokumen utama HAM regional yang dapat dijadikan landasan bagi korban KDRT.

Pengaruh negatif dari KDRT pun beraneka ragam dan bukan hanya bersifat hubungan keluarga, tetapi juga terhadap anggota dalam keluarga yang ada di dalamnya. Dalam hal luka serius fisik dan psikologis yang langsung diderita oleh korban perempuan, keberlangsungan dan sifat endemis dari KDRT akhirnya membatasi kesempatan perempuan untuk memperoleh persamaan hak bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Terlepas dari viktimisasi perempuan, KDRT juga mengakibatkan retaknya hubungan keluarga dan anak-anak yang kemudian dapat menjadi sumber masalah sosial.

Kekerasan di antara mereka yang mempunyai hubungan dekat sebagaimana telah dideskripsikan di atas merupakan salah satu masalah utama di Indonesia, sebagaimana juga di seluruh dunia termasuk India. Satu pendekatan umum untuk mengatasi permasalahan ini haruslah dilihat dari peranan hukum. Dengan demikian, advokasi perempuan baik di Indonesia maupun di India haruslah dengan melakukan perbaikan legslasi dan kebijakan yang mengkriminalisasi tindak-tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini memeberikan fokus pada isu perlindungan terhadap perempuan melalui UU KDRT di negara berkembang, yaitu Indonesia dan India. Deskripsi dan analisa perbandingan dihadirkan untuk memberikan solusi hukum terhadap permasalahan tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat di suatu negara memberikan pengaruh yang sangat besar dalam pembuatan proses UU KDRT, di mana antara India dan Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda untuk mendefinisikan apa itu KDRT. Sebagai contoh, India menamakan UU-nya sebagai the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, sementara Indonesia menyebutkannya dengan the Elimination of Violence in Household Act, 2004.

Lebih lanjut, India mengenal “dowry” dan “sati” sebagai KDRT yang bersifat spesifik, sementara Indonesia tidak mengenai kedua hal tersebut. Namun demikian, Indonesia memberikan definisi yang sangat luas untuk mengatasi segala bentuk tindakan KDRT. Akhirnya, penelitian ini mencoba untuk memberikan beberapa masukan dalam rangka mengatasi salah satu kekerasan yang sangat signifikan ini. (http://jurnalhukum.blogspot.com)

Menyelamatkan Penegakan Hukum

KOMPAS Ilustrasi

Oleh: Pangki T Hidayat
Vis a vis "terselubung" yang terjadi di antara dua institusi penting penegak hukum negara ini, yaitu antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, melahirkan sebuah resistensi di masyarakat yang justru berpotensi meluluhlantakkan marwah penegak dan penegakan hukum itu sendiri.
Resistensi tersebut secara nyata terlihat dari realitas terbelahnya dukungan masyarakat terhadap dua institusi penegak hukum itu. Sebagian masyarakat secara terang-terangan mendukung KPK dengan argumentasi pelemahan KPK akan berdampak pada terhambatnya pemberantasan korupsi.
Itu sebabnya kemudian muncul wacana dari aktivis dan relawan anti korupsi untuk mendorong Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Imunitas bagi KPK. Dengan begitu, upaya "kriminalisasi" terhadap KPK yang terjadi secara masif, terstruktur, dan sistematis seperti belakangan ini dapat dihindarkan.
Sementara sebagian masyarakat berada di sisi yang lain. Meskipun dari segi jumlah secara kasatmata lebih sedikit daripada masyarakat pendukung KPK, arus dukungan yang diberikan tetap kuat dan konsisten. Konsistensi itu terlihat dari hadirnya pendukung Polri dalam beberapa momen penting tertentu, salah satunya pada saat sidang perdana praperadilan Budi Gunawan digelar (2/2/2015).
Argumentasi yang diberikan masyarakat pendukung Polri jika ditelaah secara mendalam sebenarnya juga sangat relevan bagi KPK, yaitu tidak boleh ada "mafia hukum" yang bersembunyi di balik KPK. Ini penting mengingat KPK dianggap institusi yang bersih sehingga komisioner dan penyidiknya harus bersih pula, utamanya dari kasus-kasus pelanggaran hukum.
Tak heran mereka pun menentang keras atas adanya wacana untuk mengeluarkan Perppu Imunitas bagi KPK. Maka, jika ada anggota KPK, termasuk jajaran pimpinan KPK, yang terindikasi melakukan tindakan melanggar hukum harus segera diproses secara hukum. Tidak boleh ada tebang pilih dan pembedaan perlakuan di depan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 28D Ayat (1) yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".
Meluruskan opini publik
Alih-alih menunjukkan ketegasannya dalam menyikapi vis a vis antara KPK dan Polri, Presiden Jokowi yang dikenal dengan "anti logika-nya" ketika menyelesaikan sebuah persoalan justru bersikap normatif dan pragmatis. Hal itu tergambar jelas dari isi pidato Presiden Jokowi di Istana Negara (25/1/2015) yang pada intinya menyatakan bahwa tidak boleh ada kriminalisasi dan intervensi atas proses hukum yang tengah dilakukan KPK dan Polri.
Perspektif senada juga diungkapkan Zainal Arifin Mochtar. Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang sekaligus merupakan Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM ini menyebut substansi pidato Presiden Jokowi terkait polemik KPK vs Polri normatif, layaknya hanya seperti mengajak "ayo kita berbuat baik".
Namun, terlepas dari itu semua, sesungguhnya yang terpenting bagi Presiden Jokowi saat ini adalah mampu meluruskan opini yang terbentuk di mata publik, yaitu dukungan masyarakat tidak semestinya hanya diarahkan pada KPK atau Polri sebagai institusi. Akan tetapi, substansi vital yang lebih penting dari hal itu, yakni dukungan masyarakat secara mutlak seharusnya diarahkan pada upaya menyelamatkan marwah penegakan hukum itu sendiri.
Dalam konteks konfrontasi "terselubung" antara KPK dan Polri, upaya untuk menyelamatkan marwah penegak dan penegakan—hukum sekaligus upaya menyelamatkan KPK dan Polri secara institusi dapat dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan mendorong dihidupkannya kembali Forum Previlegiatum, yaitu peradilan khusus bagi pejabat negara yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum.
Legalitas hukum
Mengingat peradilan ini bersifat khusus, batasan-batasan terkait kasus hukum yang bisa dibawa ke forum ini juga harus dijabarkan secara jelas dan tegas. Semisal, tindakan pelanggaran hukum pejabat negara yang menimbulkan kerugian keuangan negara di atas Rp 1 miliar. Dengan demikian, tidak sembarangan kasus hukum, terlebih lagi hanya kasus hukum ecek-ecek, yang kemudian dibawa ke peradilan khusus tersebut.
Secara lebih spesifik, anggota Forum Previlegiatum nantinya bisa berasal dari Mahkamah Agung (MA). Sesuai konstitusi, kewenangan ini dimungkinkan sebagaimana bunyi Pasal 24A Ayat (3) UUD 1945, "MA berwenang mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang". Ini berarti, Presiden bisa memberikan tambahan kewenangan kepada MA, utamanya terkait pembentukan Forum Previlegiatum, dengan terlebih dahulu menggunakan hak prerogatifnya dalam hal mengeluarkan perppu.
Merujuk Pasal 22 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945, perppu kemudian bisa menjadi undang-undang jika mendapatkan persetujuan dari DPR di persidangan berikutnya. Pada titik inilah, Presiden Jokowi mesti menjalin konsolidasi dan komunikasi politik intensif dengan elite-elite politik DPR. Dengan begitu, dapat tercipta dukungan kuat terhadap pengesahan perppu penambahan kewenangan MA terkait pembentukan Forum Previlegiatum menjadi undang-undang.
Mengakhiri uraian ini, seyogianya Presiden Jokowi dapat lebih proaktif dalam upaya menyelamatkan marwah penegak dan penegakan hukum negeri ini. Maka, menghidupkan kembali Forum Previlegiatum bisa menjadi pilihan yang tepat bagi Presiden Jokowi.
Hadirnya Forum Previlegiatum akan dapat menghindarkan terjadinya conflict of interest, baik yang terjadi antara individu sebagai penegak hukum maupun antarinstitusi penegak hukum itu sendiri. Demikian juga dari perspektif waktu pembuktian hukumnya, akan dapat berjalan lebih cepat.
Keberadaan forum ini secara tidak langsung juga dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat. Sebab, kekosongan jabatan publik dalam waktu relatif lama yang tentunya berimplikasi negatif pada pelayanan publik dapat dihindarkan. (http://nasional.kompas.com)
Pangki T Hidayat
Direktur Eksekutif Research Center for Democratic Education; Pegiat Forum Kolumnis Muda Jogja

Megawati dan KPK

Megawati Soekarnoputri saat berbicara di Rapat Kerja Nasional IV PDI-P di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (20/9/2014).

Oleh: Luky Djani
 Ikhtiar pemberantasan korupsi akan selalu menemui jalan terjal. Hal ini memang keniscayaan karena aksi memerangi korupsi berhadapan langsung dengan para koruptor yang berhimpun dalam wadah terorganisasi. Kejahatan korupsi hampir pasti dilakukan secara bersama dan terorganisasi. Kejahatan terorganisasi korupsi memiliki daya survival yang lebih baik dibandingkan kejahatan terorganisasi lainnya karena jamak pelakunya adalah orang-orang yang menduduki posisi kekuasaan formal dan tentu saja memiliki sumber daya yang mumpuni.
Karena itu, siapa pun yang berhadapan dengan "penjahat berseragam" ini harus menyiapkan banyak akal dan stamina. Juga jangan heran akan segenap cara untuk melemahkan agenda dan institusi pemberantasan korupsi mulai dari intervensi kekuasaan hingga kekerasan fisik.
Apakah agenda pemberantasan korupsi di Tanah Air memasuki lampu kuning? KPK sebagai garda terdepan dan motor pemberantasan korupsi sekali lagi mengalami tantangan. Cobaan-cobaan sebelumnya mampu dilewati lembaga ini. Semoga krisis kali ini berujung pada semakin kokohnya upaya pemberantasan korupsi. Pengalaman Korea Selatan dan Thailand bisa jadi pelajaran saat penjinakan lembaga ataupun upaya anti korupsi berhasil dilakukan. KPK di sana nasibnya cukup tragis.
NCCC dan KICAC
Prospek pemberantasan korupsi di Asia sedang memasuki masa senja. Lembaga anti korupsi bertumbangan. Agenda pemberantasan korupsi di Korea Selatan dimulai saat tokoh oposisi rezim militer, Kim Dae Jung, menjadi presiden pada Februari 1998. Strategi pamungkas Kim adalah inisiatif untuk membentuk UU dan komisi anti korupsi pada Agustus 1999 sebagai ujung tombak. Gagasan Kim mendapatkan resistensi dari para politikus dan lembaga legislatif sehingga butuh waktu dua tahun UU anti korupsi disahkan pada 24 Juli 2001. Setelah penetapan UU, muncul tentangan dalam pembentukan komisi anti korupsi dari pihak kejaksaan dan kepolisian. Akhirnya Korean Independent Commission Against Corruption (KICAC) terbentuk enam bulan kemudian pada Januari 2002.
Gebrakan KICAC menggoyang relasi koruptif antar-penguasa dan chaebol dan menyeret petinggi pemerintahan dan bisnis. Gebrakan tersebut mulai meresahkan para koruptor walau sejatinya KICAC tidaklah seperkasa saudaranya di Asia, seperti ICAC Hongkong, NCCC Thailand dan KPK karena KICAC tak diberi fungsi penyidikan dan penuntutan. Upaya menggoyang KICAC mendapatkan momentum saat pemerintahan berganti dari dua periode kepemimpinan progresif Kim Dae-jung dan Roh Moo-hyun ke pemerintahan konservatif Presiden Lee Myung-bak pada 25 Februari 2008.
Hanya berselang tiga hari, Presiden Lee memerger KICAC dengan dua institusi lain, yaitu Ombudsman dan the Administrative Appeals Tribunal (semacam PTUN), menjadi Anti-Corruption Civil Rights Commission (ACRC) pada 29 Februari 2008. Taji KICAC menurun dan menjadi lebih sebagai lembaga pemikir dengan fungsi utama pencegahan korupsi. Alasan utama penurunan daya KICAC adalah gebrakannya selama ini menghambat pertumbuhan ekonomi. Latar belakang Presiden Lee sebagai eksekutif salah satu chaebol membuatnya berpandangan bahwa pemberantasan korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi.
Tentu saja publik bereaksi dan menentang penggabungan ini. Ketua TI Korea Geo-Sung Kim, berpendapat pertumbuhan ekonomi digerakkan oleh iklim usaha yang bersih dan untuk mencapainya diperlukan organisasi seperti KICAC. Komisioner ACRC dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada presiden; bandingkan dengan komisioner KICAC yang dipilih Mahkamah Agung, legislatif, dan presiden. Kekhawatiran akan hilangnya independensi ACRC jadi valid.
Setelah penetapan Konstitusi Rakyat tahun 1997, National Counter Corruption Commission (NCCC) dibentuk pada November 1999. Lembaga ini merupakan penguatan dari institusi anti korupsi sebelumnya, CCC, yang terbatas fungsinya dan kurang independen. NCCC bertanggung jawab kepada Senat dan kesembilan komisionernya dinominasikan oleh Senat dan ditetapkan oleh raja. NCCC langsung menggebrak dengan mengungkapkan penggelapan aset Deputi Perdana Menteri Sanan Kachornprasart dan berujung pada pengunduran dirinya. Selang dua bulan, NCCC membongkar skandal suap senilai 30 juta bath yang bermuara pada pemecatan Wakil Menteri Keuangan Nibhat Bhukkanasut.
Sasaran NCCC selanjutnya adalah skandal penggelapan pajak dan kebohongan publik pada laporan kekayaan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Kasus ini sempat membuat karier politik Thaksin di ujung tanduk. Namun, setelah Pemilu Legislatif 2001—saat Thai Rak Thai menguasai Senat—Thaksin segera mengooptasi MA sehingga kasus penggelapan asetnya dibekukan. Sebagai balasannya, kesembilan komisioner NCCC dikriminalkan dengan tuduhan terlibat konflik kepentingan dengan menaikkan gaji per bulan mereka sebesar 45.000 bath (sekitar Rp 25 juta). Pemeriksaan ini akhirnya mendorong pengunduran diri para komisioner, Mei 2005.
Dengan menguasai mayoritas parlemen, Thaksin tanpa kesulitan menempatkan ’komisioner boneka’ (Pasuk dan Baker 2004). Setelah kekuasaan beralih dalam proses kudeta militer, junta kemudian mengganti NCCC menjadi National Anti-Corruption Commission (NACC) pada 15 Juli 2008. NACC menjadi instrumen rezim militer untuk menebang lawan-lawan politik.
Warisan Megawati
Setiap pemimpin mempunyai warisan yang menjadi monumen keberhasilannya. Bung Karno membuat situs tengaran megah mulai dari stadion Gelora Bung Karno (GBK), Masjid Istiqlal hingga patung-patung yang menghiasi rupa Ibu Kota. Zaman berganti, monumen masa kini tidak lagi berwujud tengaran arsitektural kota, tetapi arsitektur ketatanegaraan. Presiden Habibie meninggalkan monumen berupa kebebasan berkumpul dan berserikat, pemilu multipartai, kebebasan pers, dan otonomi daerah. Presiden Abdurrahman Wahid menata kembali fungsi dan posisi TNI, penghormatan terhadap pluralisme dan HAM.
Megawati menorehkan tonggak penting dalam upaya bangsa ini melawan korupsi. Mungkin tak banyak yang ingat bahwa pada 27 Desember 2002, Megawati membubuhkan persetujuan dan mengesahkan UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga inilah ujung tombak dan harapan bangsa ini untuk penghapusan penyimpangan kekuasaan dalam bentuk penjarahan sumber daya publik oleh kelompok-kelompok kejahatan terorganisasi yang memiliki kekuasaan dan kekuatan kapital.
Karena itu, komitmen Presiden Megawati terhadap upaya penghilangan segala bentuk kejahatan korupsi tak perlu diragukan lagi. Setahun kemudian KPK resmi terbentuk. Pengalaman penulis mulai dari penyusunan draf UU hingga pembentukan komisi, pemerintah saat itu memfasilitasi dengan baik. Seandainya komitmen terhadap pemberantasan korupsi tak kuat, gampang saja pemerintah mengaborsi penggodokan RUU atau mengulur waktu pembentukan KPK. Begitu juga sewaktu KPK mengusut kasus korupsi yang melibatkan beberapa politikus papan atas dari PDI-P, Ibu Mega tidak mengintervensi KPK.
Sayangnya, di tengah upaya KPK mengintensifkan upaya pemberantasan korupsi, gelombang serangan datang dari segala penjuru, termasuk PDI-P. Pelaporan seorang anggota DPR atas kasus Pilkada Kotawaringin Barat berujung pada pusaran krisis akan eksistensi lembaga KPK dan upaya pemberantasan korupsi. Penulis memandang bentuk pelaporan ini menggoyahkan KPK karena berujung pada krisis kelembagaan akibat status tersangka seorang komisioner lembaga anti rasuah ini.
Patut disayangkan hal ini terjadi karena, seperti disampaikan di atas, Presiden Megawati—baik sebagai kepala negara saat berkuasa maupun ketua umum partai—tidak melakukan pelemahan terhadap KPK. Sebagai seorang ibu, tentu Megawati sangat paham bahwa KPK adalah anak kandung pemerintahannya untuk melawan patgulipat korupsi yang telah mengakar dan mendarah daging.
Pengalaman Korea Selatan dan Thailand menunjukkan bahwa komisi anti korupsi akan dikerdilkan bahkan diamputasi oleh rezim selanjutnya. Presiden Jokowi sendiri memiliki rekam jejak yang nyata untuk agenda anti korupsi. Beliau penerima Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) sehingga tentunya memiliki tekad kuat untuk memberantas korupsi. Kemelut saat ini perlu diselesaikan dengan tepat dan cepat. Sekarang sebagai "petugas partai" Presiden Jokowi dinantikan langkahnya untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan KPK, lembaga yang menjadi warisan Megawati.
Luky Djani
Peneliti ISI dan Anggota Dewan Juri BHACA 2013

Economic Crime In The Chemical Sector: Where Is It Coming From?

By Robert McCutcheon, Partner, US Industrial Products Sector Leader

The chemical sector has one of the lowest rates of economic crime, according to our 2014 Global Economic Crime Survey. And yet, 27 percent of respondents say their company has experienced some form of fraud, up from 22 percent in 2011. These numbers are not likely to decrease in the future. Cybercrime is the second most common type of economic crime for chemical companies after asset misappropriation, and 44 percent of respondents believe their cybercrime risks have increased over the past two years. Chemical execs are right to be concerned. Chemical and pharmaceutical firms are more than three times more likely to encounter web malware than other companies, according to Cisco’s April 2014 Threat Metrics.

Another problem chemical companies are facing is the threat of corruption in fast-growing markets. In fact, more than half of respondents are operating in markets with high levels of corruption risk. Many say they are looking more closely at this risk when evaluating growth opportunities.
A secondary issue for chemical companies operating abroad is the threat of penalties for cartel participation. While there have been few incidents to date, 41 percent of chemical executives say this is a worrisome development.
The chemicals sector isn’t reporting many incidents of intellectual property (IP) infringement yet, but 19 percent believe they may face this type of crime soon. This finding was echoed in our 17^th Annual Global CEO Survey, in which 53 percent of chemical CEOs said they were concerned that an inability to protect IP could threaten growth.
Chemical respondents say serious economic crimes are perpetrated by outsiders. But the sector conducts fewer fraud risk assessments and detects fewer crimes than other sectors. So, are chemical companies not seeing internal frauds because of inadequate detection practices? Given the stakes, it may be worth taking a closer look. (http://www.chem.info)

Menunggu Konsistensi di Jalur Anti Korupsi

KOMPAS -

Oleh: M Fajar Marta
Indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2014 berada di posisi 107 dari 174 negara dengan skor 34 dalam skala 0-100. Meskipun membaik dibandingkan skor tahun 2013 yang hanya 32, skor Indonesia itu masih di bawah rata-rata skor dunia yang besarnya 43, dan bahkan berada di bawah skor rata-rata negara ASEAN yang ada di angka 39.
Sementara itu, hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) yang dikeluarkan Transparency International Indonesia menunjukkan, 4 dari 10 masyarakat Indonesia membayar suap untuk mendapatkan pelayanan publik. Selain itu, 36 persen masyarakat juga membayar suap untuk mengakses delapan jenis layanan publik dasar, seperti pendidikan, kesehatan, listrik dan air, pajak, tanah, kepolisian, dan hukum.
Survei itu juga menunjukkan, kepolisian, parlemen, pengadilan, dan partai politik sebagai lembaga paling korup di Indonesia.
Laporan indeks persepsi korupsi dan GCB menunjukkan, secara kualitatif tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi. Lalu muncul pertanyaan, jika dihitung secara kuantitatif, sebenarnya berapa besar korupsi di Indonesia.
Kuantitatif
Tentu amat sulit menghitung secara pasti jumlah uang yang dikorupsi di Indonesia karena korupsi adalah praktik yang tersembunyi. Namun, sebagai gambaran, besarnya nilai korupsi bisa didekati dengan sejumlah indikator.
Salah satu cara untuk memperkirakan besar uang yang dikorupsi di Indonesia adalah dengan meraba besar kebocoran anggaran untuk proyek-proyek pembangunan. Dugaan besar kebocoran anggaran ini dapat dihitung dengan Incremental Capital Output Ratio (ICOR).
ICOR adalah angka yang menunjukkan besarnya penambahan investasi untuk menghasilkan tambahan output. Rasio ini digunakan untuk menghitung seberapa efisien pembangunan ekonomi di suatu negara. Jika angka ICOR tinggi, pembangunan tidak efisien, yang salah satunya disebabkan adanya kebocoran anggaran.
Negara yang satu level dengan Indonesia rata-rata memiliki angka ICOR 4, yang berarti dibutuhkan 4 unit modal untuk menghasilkan 1 unit output.
Namun, Indonesia memiliki angka ICOR sebesar 5,3. Selisih angka 5,3 dan 4 menunjukkan adanya kebocoran anggaran pembangunan kurang lebih 30 persen. Artinya, dari alokasi anggaran untuk proyek-proyek pembangunan yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebenarnya hanya 70 persen yang dipakai. Adapun yang 30 persen lainnya hilang atau bocor.
Pada tahun 2013, nilai belanja barang dan modal pemerintah pusat mencapai Rp 385 triliun. Jika diasumsikan kebocoran 30 persen, anggaran yang hilang mencapai Rp 115 triliun.
Sementara itu, dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap keuangan negara tahun 2013 ditemukan berbagai penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp 30,87 triliun.
Nilai korupsi yang sesungguhnya bisa lebih besar dari Rp 30,87 triliun karena nilai itu hanya berasal dari hitungan BPK terhadap potensi kebocoran anggaran pemerintah pusat. Padahal, korupsi juga bisa berasal dari hilangnya potensi penerimaan pajak, hilangnya sumber daya alam, pembangunan proyek, dan suap-menyuap.
Sementara itu, setelah menganalisis laporan transaksi keuangan mencurigakan (LKTM) pada tahun 2013, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan ada uang Rp 15 triliun-Rp 20 triliun yang terindikasi hasil korupsi. Pada tahun 2013, PPATK menerima 41.940 LKTM, naik dibandingkan tahun 2012 yang berjumlah 31.021 laporan.
Transaksi keuangan dikategorikan mencurigakan jika nilainya tidak sesuai dengan profil pekerjaan pemilik rekening atau frekuensi transaksinya di luar kebiasaan yang wajar.
Kepala PPATK Muhammad Yusuf mengatakan, laporan hasil analisis (LHA) lembaganya terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan itu telah disampaikan ke institusi penegak hukum untuk diselidiki.
PPATK, kata Yusuf, juga menyampaikan LHA tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Langkah itu diambil dengan tujuan jika tidak ditemukan kasus pidana di dalamnya, setidaknya uang gelap tersebut dapat ditarik pajaknya.
"Dari LHA yang kami kirim, Ditjen Pajak akhirnya bisa mendapatkan tambahan pajak sebesar Rp 2,6 triliun," kata Yusuf.
Tetap tinggi
Sejumlah usaha telah dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia. Sejumlah upaya pencegahan juga telah dilakukan, seperti menyosialisasikan gerakan anti korupsi. Pengadilan tindak pidana korupsi juga terus menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa korupsi yang terbukti melakukan korupsi.
Berdasarkan data yang dihimpun Indonesia Corruption Watch (ICW), kasus korupsi yang diproses hukum meningkat dari 402 kasus pada tahun 2012 menjadi 560 kasus pada tahun 2013. Penyidikan kasus korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga meningkat dari 48 kasus pada tahun 2012 menjadi 70 kasus pada tahun 2013.
Sementara itu, jumlah gratifikasi, denda, dan uang sitaan hasil korupsi yang kembali ke negara pada tahun 2013 sebesar Rp 557,4 miliar. Jumlah itu tentu tidak sebanding dengan uang yang dikorupsi yang diduga mencapai ratusan triliun rupiah.
Data KPK juga menunjukkan, korupsi banyak dilakukan oleh pejabat eselon I, II, dan III; swasta; serta anggota DPR/DPRD.
Koordinator ICW Ade Irawan mengatakan, episentrum korupsi di Indonesia adalah korupsi politik yang dilakukan oligarki kekuasaan.
Untuk mendapatkan kekuasaan baik di pusat maupun daerah, politisi dan partai politik melakukan segala cara termasuk korupsi. Setelah berkuasa, mereka memperkaya diri dengan menyalahgunakan wewenang, serta menerima gratifikasi dan suap.
Anggota Badan Pekerja ICW, Emerson Yuntho, menambahkan, maraknya korupsi juga dipicu oleh vonis pengadilan yang belum memberikan efek jera. Sekitar 74 persen putusan korupsi tergolong sebagai putusan ringan dengan masa hukuman penjara 1-4 tahun.
Di samping itu, dari ratusan kasus korupsi, hanya puluhan yang dikenakan pasal pencucian uang. Hingga kini tercatat hanya 31 koruptor yang dikenakan pidana pencucian uang.
Padahal, pemidanaan menggunakan pasal-pasal di UU Tindak Pidana Pencucian Uang bisa menimbulkan efek jera karena harta kekayaan koruptor yang diduga berasal dari korupsi bisa dirampas. Dengan demikian, koruptor tak hanya dihukum penjara, tetapi juga dimiskinkan. Selain itu, pihak-pihak yang menerima uang hasil korupsi juga bisa dipidana.
Di tengah berbagai tantangan yang terus muncul, sebenarnya tidak ada yang sia-sia dalam pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini. Kenaikan skor indeks persepsi korupsi dari 32 menjadi 34 pada tahun 2014 menunjukkan pemberantasan korupsi di Indonesia mulai menunjukkan hasil meski masih jauh dari target yang ditetapkan.
Guna makin mengefektifkan pemberantasan korupsi di Indonesia, kini yang paling dibutuhkan adalah tetap konsisten di jalur anti korupsi meski jalan yang dilalui tidak mudah.
Masalahnya, konsistensi menjadi hal yang sering kali tidak mudah dilakukan di Indonesia. Namun, semoga itu tak terjadi dalam pemberantasan korupsi. (http://nasional.kompas.com)