Premanisme Objek Wisata Masih Merajalela

Program Mahyeldi-Emzalmi (MahEm) merevitalisasi objek wisata Kota Pa­dang menjadi wisata keluarga dan konvensi yang layak dan ramah belum terwujud. Selain pem­benahan sarana dan prasarana belum banyak, perilaku pelaku wisata belum diperbaiki. Seperti di berbagai objek wisata Kota Padang dari pan­tauan Haluan, masih banyak pre­ma­nisme yang terjadi. Wa­lau­pun parkir resmi sudah ada, tukang palak masih saja merajalela. Ketika pengunjung dari luar daerah datang, maka pre­manisme mulai dilakukan oleh oknum yang tidak peduli dengan kemajuan wisata Kota Padang. Apalagi, pemerintah belum nampak kiprahnya mem­­­perbaiki perilaku pre­ma­nisme tersebut. Amdani, salah seorang pe­ngun­jung objek wisata men­yaran­kan Dinas Pariwisata Kota Padang belajar ke kota lain. Kemudian seharusnya sepanjang pantai tidak ada bangunan, se­hing­ga wisatawan pun bebas me­nik­mati pantai sepanjang mata memandang. “Kota Padang adalah kota pesisir pantai, nah benahi ini saja dulu, baru bisa kembang­kan wisata agro yang menjanji­kan. Satu lagi, benahi penge­lola wisata, jangan pre­manis­me,” harapnya. Amdani juga men­yebut­kan, objek wisata di daerah per­bukitan, seperti Lubuk Min­turun, Kuranji, Batu Ma­lin Kundang dan Pasir Jam­bak, juga perlu dibenahi. “Se­karang, apa Pemko Padang dan Dinas Pariwisata serius untuk mem­benahi ini semua,” katanya. Pengamat pariwisata yang juga pelaku wisata, Ridwan Tulus menilai, pengembangan wisata Kota Padang hingga kini tidak memiliki arah yang jelas. Hingga kini, Pemko belum mengeluarkan peraturan wali­kota tentang pengelolaan pari­wisata, walaupun dalam pro­gram Walikota dan Wakil Wali­kota, Mahyeldi-Emzalmi ten­tang pengembangan wisata dituliskan. Akibatnya, kata Ridwan, ketika berganti kepala daerah arah pengembangan wisata juga ikutan berganti. Tak hanya itu, tidak ditentukannya fokus wisata juga membuat Padang tidak bisa menyamai wisata di Pulau Bali. “Seperti Kota Padang yang akan mengembangkan wisata keluarga, tolak ukurnya juga tidak ditentukan. Padahal, keindahan Kota Padang dalam membentuk wisata keluarga mudah sekali terwujud, jika diketahui titik persoalannya. Wisata yang ada saat ini, masih dibumbui oleh aksi maksiat, premanisme dan penipuan, seperti menaikkan harga di­batas kewajaran, sehingga hal demikian sulit diwujudkan,” ucap Ridwan. Ridwan menjelaskan, se­lama Padang tidak tahu apa yang akan dikembangkannya, maka selamanya Padang tidak akan memiliki fokus wisata. Misalnya, jika pemko ingin menitikberatkan pengem­bang­an Kota Tua di Pondok, maka harus membuat konsep wisata budaya. Sementara itu, Kepala Di­nas Kebudayaan dan Pari­wisata Kota Padang, Dian Fakhri mengakui, untuk meng­a­rahkan pariwisata memang dibutuhkan aturan yang jelas. Karena, landasan itu di­per­lukan ketika akan bertindak, jika tidak ada Perwako yang menaungi, maka fokus pari­wisata sulit ditetapkan. “Kami pun kadang kala di lapangan mengalami kendala dalam hal pengembangan pari­wisata, sebab kewenangan atau Perwako yang mengaturnya kami tidak punya. Sedangkan dalam hal mengatur wisata ini, kami berhubungan langsung dengan masyarakat dan pe­muka adat,” ucap Dian. Tak hanya itu, dalam pe­ngem­bangan wisata masih ada hal-hal yang menjadi kendala di lapangan. Seperti di Pantai Air Manis, Pantai Pasir Jam­bak, Pantai Purus dan des­tinasi wisata yang ada di Kota Padang lainnya, di mana pe­tugas ke­sulitan memungut retribusi dari pe­da­ga­ng. Me­nurutnya, Perwako memang di­butuh­kan untuk mengatur destinasi wisata yang akan dijadikan objek jualan, indus­tri par­i­wisata, Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelem­bagaan. (http://www.harianhaluan.com)

Memberi Dulu Menerima Kemudian

Acapkali, tatkala mati kata mati gaya, aku iseng nongkrong-nongkrong di ujung pertigaan kampung tak jauh dari gubuk yang kutinggali. Di situ, aku mengenali satu sosok yang sudah bertahun-tahun akrab berdiri di tengah-tengah pertigaan. Sosok yang saban hari mengatur arus perjalanan mobil-mobil pribadi yang lalu-lalang di pertigaan –terutama pada jam berangkat dan pulang kerja. Beberapa tahun belakangan, pertigaan itu cukup ramai karena kampung di mana aku tinggal sekarang ditumbuhi perumahan-perumahan orang-orang bermobil.

Kehadiran sosok yang biasa disapa Pak Ogah di pertigaan pinggiran Bekasi itu cukup membantu para pemobil agar tidak terjebak kemacetan yang bikin bosan dan sebal.

Aku sedikit tercenung. Sehari-hari sosok itu seperti cuma beraktivitas mengatur lalu-lalang mobil bermodal priwitan. Penghasilannya hanya bergantung pada kerelaan recehan yang diulurkan oleh pemobil yang berbaik hati. Dan, tidak sedikit pula pemobil yang tidak mengulurkan recehan. Tapi, bertahun-tahun begitu, sosok ini ternyata masih mampu bertahan hidup di tengah himpitan harga kebutuhan pokok yang terus membubung dan melambung.

Dalam ketercenungan, aku tersadar dan meyakini benar bahwa rezeqi itu urusan Tuhan, sebagaimana jodoh dan kematian juga urusan Yang Maha Kuasa. Yang penting, sebagai manusia, kita mesti bergerak menjemput dan mengetuk pintu-pintu rezeqi.

Sosok di pertigaan jalan kampung itu hanya potret kecil sosok manusia yang mau bergerak mengetuk pintu rezeqi. Prinsipnya pun amat sederhana: memberi dulu menerima kemudian. Sosok ini berusaha ikhlas memberi “jasa” melancarkan arus lalu-lalang. Imbalan, itu urusan lain.

Secara tidak langsung, sosok-sosok yang juga banyak muncul di tempat lain di seputaran Jabotabek ini menerapkan ajakan bijak secara nyata: “Apabila salah seorang di antara kalian menjalankan agama dengan baik baik maka setiap kebaikan yang ia lakukan dicatat sepuluh kali lipat hingga 700 kali lipat, dan setiap amal keburukan yang diakukan hanya dicatat semisalnya (dihitung satu).” (HR Bukhari-Muslim)

Satu poin menarik dari sosok-sosok di pertigaan pada persimpangan rawan macet  ini, mereka berusaha memberi dulu jasa melancarkan arus lalu-lalang. Masa sih, perbuatan baik gak ada yang balas? Dan benar saja, dari pemobil yang hatinya berkata “ulurkan recehan pada sesama”, mereka mampu bertahan hidup. Terlepas dari kebenaran niat mereka, yang pasti setiap perbuatan baik akan berbuah kebaikan pula.

Mari kita mulai dari diri kita untuk tidak lagi terpaku pada pakem ujaran “terima kasih” lalu berubah ke pakem “kasih terima”. Arti kata, setiap langkah kita berangkat dari niat memberi dulu menerima kemudian. Sedikit kita membelokkan ucapan populer Presiden Amerika Serikat (1961-1963) John F. Kennedy: tanyalah apa yang dapat Anda berikan kepada negara (baca: masyarakat). Dengan memberikan sesuatu kepada masyarakat, kita pun akan menerima sesuatu dari masyarakat. (Budi N. Soemardji, orang pinggiran Bekasi) 

catatan:

esai ini dimuat oleh koran WARTA KOTA, Rabu, 29 April 2015  

Traffic Cyber Crime Indonesia Tertinggi, Cyber Security Ngapain Aja?

‎

‎Traffic Cyber Crime Indonesia Tertinggi, Cyber Security Ngapain Aja?

‎Pengamat masalah cyber Fami Fahruddin mengatakan, Indonesia saat ini adalah negara dengan traffic cyber crime tertinggi. Hal ini Fami ketahui dari laporan yang dikeluarkan Cisco beberapa waktu lalu.
"Dalam seminar Cisco dua bulan lalu mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang traffic cyber crimenya tertinggi‎. 40 persen cyber crime, trafficnya melalui Indonesia. Nomor dua adalah Tiongkok, kira-kira 38 persen. Jadi dari dua negara ini sudah hampir 80 persen," kata Fami di Menteng, Jakarta, Sabtu (4/4).
‎Fami menjelaskan, bentuk cyber crime bisa bermacam-macam. Misalnya saja, penyebaran virus atau pembobolan data milik perusahaan. Nah, traffic cyber crime yang tinggi, sambung dia, menggambarkan bahwa cyber security Indonesia masih lemah.
Menurut Fami, traffic cycber crime yang tinggi bisa mengancam Indonesia. Dia mengungkapkan, apabila masif dilakukan, maka kejahatan c‎yber bisa membuat kekacauan sosial.
"Katakanlah yang diserang perbankan seperti kejadian dua bulan lalu, ada seorang kawan komplain rekening di Bank Mandiri, pagi Rp 20 juta, sore tinggal Rp 2 juta, ternyata ada kejahatan cyber yang entah dilakukan di mana, tapi trafficnya dari Malaysia masuk ke Indonesia, mengambil rekening itu. Kalau itu suatu kegiatan yang masif tentu akan menjadi problem sosial," tuturnya.
Fami memberikan gambaran mengenai‎ traffic cyber crime. Dia mencontohkan, misalnya seseorang di Inggris ingin menyerang Amerika. Orang yang berada di Inggris itu memanfaatkan salah satu server di Indonesia untuk melakukan penyerangan.
"‎Dari server di Indonesia baru masuk ke server di Amerika. Jadi dari London, masuk Jakarta, Jakarta masuk Washington, itu disebut traffic. Siapa pelaku kejahatannya? Orang di London. Tapi, melalui Indonesia. Karena dari London langsung ke Washington tidak bisa," ungkapnya.
Fami menyarankan supaya pemerintah Indonesia segera melakukan pembenahan terkait persoalan cyber crime. "Pemerintah harus fokus pada pembenahan teknikal maupun peraturan-peraturan," tandasnya. (www.jpnn.com)

33 Warga Asing Sindikat Penipuan Lewat Telepon Diringkus di Semarang

Tribun Jateng/Muh Radlis

Polrestabes Semarang meringkus 33 warga negara asing asal Tiongkon dan Taiwan, sindikat penipuan via telepon di Jalan Merapi, Semarang, Selasa (28/4/2015) malam. 

 Tim gabungan Polrestabes Semarang dan Polsek Gajahmungkur menggerebek 33 warga negara asing di sebuah rumah di Jalan Merapi 18, Gajahmungkur, Kota Semarang, Selasa (28/4/2015) malam.
Mereka diduga kuat merupakan sindikat penipuan yang menyasar korban di negara mereka masing-masing. Dari rumah sewaan yang ditinggali mereka, Polisi menemukan puluhan ponsel, komputer, server, dan ratusan lembar berkas bertulisan Tiongkok.
Mereka terdiri dari 19 warga Tiongkok dan 21 warga negara Taiwan. Sebelas di antaranya merupakan wanita, bahkan satu orang diantaranya diketahui sedang hamil.
Kebanyakan mereka tak bisa berbahasa Inggris atau Indonesia. Mereka hanya menggunakan bahasa isyarat saat polisi menggerebek rumah yang diketahui milik Suhartono itu. Akhirnya polisi mendatangkan dua penerjemah.
Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Burhanudin, mengatakan, para WNA datang ke Indonesia menggunakan visa kunjungan. "Mereka dipekerjakan oleh sindikat penipuan yang sasarannya warga negara mereka sendiri," kata Burhanudin di lokasi.
Burhanudin mengatakan, mereka kemudian menelpon secara acak nomor calon korban yang berada di Taiwan dan Tiongkok.
"Modusnya telepon acak, sama seperti di Indonesia, ada yang terlilit utang, menjanjikan hadiah, macam macam," katanya. Menurutnya, dari hasil pemeriksaan sementara, para WNA ini sudah tinggal di rumah tersebut sudah 40 hari.
"Kami dapat laporan warga, lalu anggota kami kerahkan untuk penyelidikan dan benar ada praktik penipuan yang dilakukan oleh para WNA ini," katanya. Mereka kemudian akan dilimpahkan ke Kantor Imigrasi Semarang untuk ditindaklanjuti. (www.tribunnews.com)

Hati-Hati Terhadap Penipuan di ATM

Kini telah banyak terjadi kasus penipuan yang mengandalkan mesin ATM. Hal ini karena sudah banyak orang yang mengandalkan bank sebagai tempat menyimpan uangnya. Maka anda diharuskan untuk lebih berhati-hati terhadap penipuan di ATM.
Kini anda dipermudah dengan semakin banyaknya mesin ATM di setiap sudut kota, dengan begitu anda semakin dimanjakan dan dapat dengan bebas kapan pun bertransaksi dengan mesin ATM. Kemudahan sekaligus kerentanan ini lah yang digunakan para pelaku kejahatan untuk menipu anda.
Setidaknya ada dua modus kejahatan yang paling sering terjadi, yaitu modus memenangi undian dan seseorang yang menawarkan diri membantu anda ketika kesulitan menggunakan kartu debit. Modus ini sering membuat korbannya tanpa sengaja mengirim sejumlah uang ke rekening penipu.
Penipuan dengan modus operandi memperoleh undian, mengkondisikan nasabah seolah-olah memperoleh undian berhadiah yang biasanya disampaikan melalui Short Message Service (SMS).
Untuk mendapatkan hadiah tersebut, nasabah diharuskan mengirim sejumlah dana melalui ATM ke rekening tertentu yang disebutkan oleh si pelaku penipuan. Biasanya nasabah akan tersadar setelah transfer dilakukan, hadiah yang dijanjikan pun tidak pernah diperolehnya.
Modus berikutnya adalah pura-pura membantu pada saat nasabah mengalami kesulitan memasukkan kartu ATM atau kartu ATM tertelan di card reader. Pelaku akan meminta nasabah untuk menekan PIN ATM dengan alasan untuk mencoba transaksi sekali lagi.
Setelah hal ini tidak berhasil juga, Nasabah lalu diminta untuk menghubungi Call Center Bank lewat handphone pelaku. Sebenarnya pelaku bukannya menghubungi Call Center resmi bank, namun menghubungi rekannya yang mengaku sebagai staf Call Center.
Setelah itu nasabah akan mengira bahwa kartu yang tertelan mesin ATM itu sudah diblokir, seperti yang sudah diarahkan orang yang mengaku sebagai staf Call Center. Kemudian pelaku akan menggunakan kartu nasabah tersebut untuk menguras saldo tabungan nasabah. (http://news.merahputih.com/)

Pengembangan Kebun Kelapa Sawit Syarat Potensi Korupsi

(Foto: Reuters)

 Pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit ditenggarai sebagai pintu tindak korupsi yang dilakukan oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Peneliti Sawit Watch, Roland S mengatakan, korupsi ini bisa terjadi pada tahap pembuatan kebijakan hingga ke tahap penegakan hukum.

"Pada tahap pembuatan kebijakan dan perencanaan, korupsi umunnya dilakukan dalam bentuk suap dan gratifikasi kepada penyusun kebijakan di tingkat eksekutif," ujarnya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (26/4/2015).

Dia menjelaskan, bentuk penyimpangan pembiayaan dalam proses perolehan Hak Guna Usaha (HGU) berupa persekongkolan pengusaha sawit dengan pengusaha dan jasa broker yang sejalan dengan perilaku birokrat dan penguasa politik yang melakukan korupsi dengan mengeluarkan izin dan hak pengelolaan sumber daya alam.

"Dalam perkebunan kelapa sawit ini terjadi indikasi korupsi yang sistematik dan masif lewat penggunaan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa izin konversi dan HGU. 40 persen perkebunan kelapa sawit yang beroperasi tanpa HGU. Ini terlihat dari rendahnya perusahaan mendaftar ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil)," lanjutnya.

Roland menyatakan, ada beberapa tahap korupsi di sektor perkebunan sawit mulai dari tingkat bupati hingga pemerintah pusat. Untuk mendapatkan rekomendasi dari bupati dimulai dari tim pra operasional sampai pengusaha mendapatkan rekomendasi tersebut ada 'harga kesepakatan' berkisar Rp 7 miliar.

"Untuk memperlancar dan mendapatkan rekomendasi gubernur harus bayar sampai Rp 7 miliar. Kemudin sampai tahap pelepasan kawasan tanah negara, pengusaha harus mengeluarkan Rp 11 miliar. Harga tersebut belum termasuk pembayaran tanah," tandasnya.

Roland melanjutkan, pengembangan perkebunan sawit juga dinilai mengancam kelestarian alam dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Saat ini Indonesia menjadi negara dengan perkebunan kepala sawit terluas di dunia dengan luas lahan 14,3 juta hektar (ha). Namun perkebunan kelapa sawit ini sebagian besar dilakukan dengan mengkonversi kawasan hutan alam dan ekosistem gambut.

"Kita memahami, selain berdampak positif, pembangunan perkebunan kelapa sawit juga mengakibatkan persoalan sosial dan lingkungan," ujarnya. Dalam catatan Sawit Watch, pada tahun ini terdapat 776 komunitas yang berkonflik dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Konflik diperkebunan ini didominasi oleh perebutan kuasa atas tanah antara perkebunan dengan masyarakat lokal atau adat.

"Juga didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki sindikasi keuangan dari luar negeri," lanjutnya.

Sedangkan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari ekspansi perkebunan sawit skala besar yaitu rusaknya keanekaragaman hayati, peningkatan emisi gas rumah kaca, deforestasi yang masif, penitipsan nutrisi tanah, kekeringan dan polusi air. (http://bisnis.liputan6.com)

Tiga Kapal Illegal Fishing Bersama 1.800 Kg Ikan Diamankan di TNI AL

Istimewa

Tiga Kapal berbendera Vietnam yang diamankan TNI AL

Tiga kapal ikan asing berbendera Vietnam yang melakukan aksi illegal fishing diamankan oleh kapal perang KRI Sutedi Senoputra (SSA-378), Sabtu (25/4/2015).

Kini, ketiga kapal beserta nahkoda dan anak buah kapal (ABK) sudha dibawa ke dermaga Posal Sabang Mawang untuk menjalani pemeriksaan di Pangkalan Laut (Lanal) Ranai Natuna.
Menurut Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) IV Tanjungpinang Laksana Pertama Sulistyanto menyebutkan, Dari ketiga kapal tersebut petugas menemukan ikan dengan berat mencapai ratusan kilogram.
"Total keseluruhan ada 1.800 kilogram ikan berbagai jenis di tiga kapal tersebut, bersama alat tangkap jaring purse seine,"jelas Sulistyanto melalui media WhatsApp yang dikirim kepada Tribun Batam, Minggu (26/4/2015) sore.
Ia juga mengatakan pemeriksaan tindak pidana terssebut diserahkan ke Lanal Ranai untuk ditindak lanjuti. (http://batam.tribunnews.com)

Editor: Iman Suryanto

Mengajak Minum Air Mineral yang Halal

* Milad ke-5 UFIA

Islam itu indah ...yes

Islam itu damai ... yes

Orang Islam minumnya .. Ufia

Bergitulah yel-yel bersahutan Ustadz Abdul Makmur dengan anak-anak yatim yang memenuhi Ruang 34 Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Rabu (22/4/2015) pagi yang cerah. Tampak keceriaan anak-anak yang meramaikan  Milad ke-5 produsen air minum syariah PT Ufia Tirta Mulia. Perhelatan yang dipuncaki dengan penyerahan ZIS perusahaan ke BAZNAS dan santunan anak yatim itu berlangsung meriah penuh kekhidmatan.

Sebelum sampai di acara puncak, sejumlah pembicara kondang dan ahli pada bidangnya memberikan tausiyah kepada segenap jamaah (undangan berbagai kalangan) yang hadir. Tampak para undangan antara lain Pemimpin Umum Majalan Masjid Kita Karyono Supomo, Ketua BPPMI Drs. H. Mubarok M.Si, Ustadz Rokhmat S. Labib MEI dari DPP Hizbut Tahrir Indonesia, dan Ketua Umum BKMT Prof. DR. Hj. Tutty Alawiyah AS, MA.

Pada perhelatan milad yang mengusung ajakan “Kita Tingkatkan Amal Ibadah dengan Produk Syariah” itu, sohibul bait Direktur Utama PT Ufia Tirta Mulia Haji Ardju Fahadaina berbagi pengalaman tatkala dirinya berhijrah dari bisnis konvensional ke bisnis syariah. Sebagai pengusaha konvensional, dia sempat menanamkan modal senilai Rp5 miliar untuk bisnis gas elpiji. Modal itu berlipat-lipat menjadi aset usaha senilai Rp350 miliar dalam waktu sekitar 10 tahun.

Nurani Ardju Fahadaina bergolak karena koleganya di perusahaan tidak mau diajak untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usaha. Dia lalu memilih meninggalkan perusahaan yang telah memberikan limpahan materi berpindah ke usaha produksi air minum berpinsip syariah pada tahun 2010.

Dalam usahanya yang baru ini, Haji Ardju berusaha mencontoh seorang usahawan perkebunan di masa Rasulullah Muhammad saw yang mengalokasikan hasil keuntungan usaha dalam tiga pos: 1/3 untuk sedeqah/infak, 1/3 untuk kebutuhan makan sehari-hari dan 1/3 lagi untuk membeli bibit agar usahanya terus berjalan. Dalam alokasi yang hampir senada, Haji Ardju menginfakkan Rp15 pada setiap air minum yang dibeli konsumen. Tahun 2014 lalu, Ufia Tirta Mulia mampu mengumpulkan infak dari konsumen senilai Rp60 juta dan diserahkan ke BAZNAS untuk disalurkan kepada yang berhak menerima. Selain itu, masih dari tahun usaha yang sama (2014), dia juga menyerahkan zakat senilai Rp40 juta ke BAZNAS guna disalurkan ke Yayasan Nur Ufia yang berada di Dusun Kemiri, Desa Margorejo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).   

Jumlah infak yang disalurkan tahun 2014 diakui Haji Ardju menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya lantaran manajemen usahanya tengah berbenah. Tahun  2012, Ufia menyerahkan infak sebesar Rp120 juta dan tahun 2013 senilai Rp117,5 juta. Dia merasa yakin tahun 2015 ini akan kembali mampu mencapai infak seperti tahun-tahun sebelumnya. Selalu ada kemudahan di balik kesulitan, begitu Haji Ardju berprinsip.

Usai testimoni sang sahibul bait, tampil sebagai pembicara pertama dalam milad ke-5 produsen air minum Ufia yang mengusung tagline “Minum Ufia Bermineral dan beramal” adalah Ketua Umum BAZNAS Prof. DR. KH Didin Hafidhuddin. Dalam tausiyah bertema “Produk Islami adalah Produk Umat Islam Konsumennya Orang bertaqwa dan Beriman” itu Kiai Didin menilai sahibul bait Haji Ardju sebagai sosok usahawan sekaligus dai yang semakin fasih berdakwah. “Beliau menyampaikan pesan-pesan keagamaan, pesan moral, yang luar biasa. Inshaa Allah Ufia maju, Pak Ardju juga tambah maju, tambah berkah. Jadi nanti bisa dipanggil oleh berbagai kalangan untuk menyampaikan pengalaman bisnis yang syariah, salah satunya air minum,” tandas Kiai Didin.

Kenapa air halal penting didakwahkah? “Karena air itu sumber kehidupan. Allah menciptakan segala sesuatu dari air. Allah menciptakan makhluk yang hidup di dunia ini dari air. Konon manusia bisa tahan nggak makan kalau ada air. Tapi orang tidak bisa tahan tidak minum, walau ada makanan.  Ini menggambarkan betapa pentingnya air,” papar Kiai Didin.

Pada rangkaian tausiyah yang dipandu oleh Ustadz Abdul Makmur itu Kiai Didin menegaskan bahwa umat harus aktif mendukung usaha Ufia dengan terlibat sebagai konsumen. Tidak ada alternatif lain, katanya, umat Islam adalah konsumen terbesar dari produk-produk yang dimiliki oleh pengusaha non-Muslim. “Kita tidak pernah peduli dengan produk-produk makanan dan minuman. Padahal di masa Rasulullah jelas bahwa umat harus makan makanan halal dan produsennya juga Muslim dan bertaqwa. Kemudian minumannya juga minuman halal. Ada hubungan yang kuat antara makanan/minuman dan ketaqwaan/ibadah. Karena yang namanya halal itu ada dua bentuk, halal secara substansi dan halal cara mendapatkannya,” papar Kiai Didin.

Hijrah ke air halal

Perusahaan Ufia merupakan contoh perusahaan yang diniatkan untuk ibadah dan perjuangan, didapatkan secara halal, diproduksi dengan cara yang baik (tidak merusak lingkungan) dan hasilnya digunakan untuk ibadah.  “Sebagaimana tadi  disampaikan Pak Ardju, meski ada penurunan tapi tidak menyebabkan enggan berinfak. Tapi, terus-menerus berinfak setiap tahun, bahkan ditambah kegiatan-kegiatan yang lain. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Memang halal itu  begitu, selalu membawa kepada kebaikan. Jadi saya harap dukungan penuh dari institusi ke-Islam-an, masjid-masjid, pesantren-pesantren, selama hal itu dimungkinkan, untuk mengkonsumsi minumannya itu adalah minuman Ufia. Kita berhijrah dan hijrahnya nggak susah, ganti merek saja cukup, dari merek lain ke merek Ufia,” tegas Ketua Umum BAZNAS ini.

Sementara itu ketika tampil pada sesi kedua, Ketua Badan Pengelola Masjid Istiqlal Drs. H. Mubarok MSi berharap semakin banyak pengusaha seperti Haji Ardju Fahadaina. “Semoga Pak Ardju termasuk pengusaha yang menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah Muhammad saw akan masuk ke surga,” tandas Mubarok.

Selanjutnya pada sesi ketiga, Kepala Subdit Produk Halal Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, Hj. Aminah MPdi, menegaskan pentingnya air minum halal. Ia mengungkapkan penyediaan atau produksi air minum ini cukup rentan kemasukan unsur-unsur haram. Ia menyebutkan salah satu tahapan proses produksi air minum yang harus melewati penyaringan.

“Di pasar banyak beredar filter atau saringan air minum yang bermacam-macam. Ada yang terbuat dari tulang sapi, ada pula yang terbuat dari tulang babi. Saringan dari tulang babi ini sangat murah, bahkan paling murah. Banyak pengusaha yang kurang mengindahkan hal ini. Ufia sudah menggunakan filter yang halal dan sudah memperoleh sertifikat halal  dari Majelis Ulama Indonesia (MUI),” papar Aminah.

Aminah menegaskan pihaknya tengah mengupayakan gerakan masyarakat sadar halal dengan menggandeng berbagai pihak. Karena, katanya, umat dihadapkan berbagai produk makanan dan minuman yang seringkali tercampur baur halal dan haram. Ia mencontohkan banyak beredar kuas kue yang terbuat dari bulu babi yang harganya lebih murah dibandingkan kuas dengan bahan yang lain. “Kalau mau aman, gunakan kuas plastik atau bahan sintetik lainnya,” ujar Aminah.

Tampil pada sesi berikutnya, Ketua Umum BKMT Prof. DR. Hj. Tutty Alawiyah mengingatkan segala sesuatu yang tumbuh dari hal yang haram tidak akan masuk surga. Ia berpendapat bahwa kemiskinan telah membuat orang seenaknya melakukan apa saja yang dilarang oleh agama.

Sebagai aktivis majelis taklim, Ustadzah Tutty Alawiyah mengajak ibu-ibu majelis taklim melindungi keluarganya dari konsumsi makanan dan minuman yang haram. “Mari ibu-ibu, kita jaga keluarga dari hal-hal yang haram,” tutur Ustadzah Tutty.

Sebelum perhelatan ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Ketua BPMI Drs. Mubarok, Direktur Utama PT Ufia Tirta Mulia Haji Ardju Fahadaina menyerahkan (secara simbolis) santunan kepada anak-anak yatim. (*)    

  

Ratusan Nasabah Jadi Korban Kejahatan Perbankan Dunia Maya

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Polri Kombes Victor Simanjuntak, bersama Kabag Penum Mabes Polri Kombes Pol Rikwanto. Memberikan keterangan kepada media, perihal penangkap 4 tersangka sindikat peredaran uang palsu. Jakarta, 9 April 2015. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

 
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal Victor Simanjuntak mengatakan sekitar 300 nasabah menjadi korban sindikat kejahatan perbankan dunia maya. Ratusan nasabah tersebut berasal dari tiga bank.

"Bank badan usaha milik negara dan swasta," kata Victor di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 13 April 2015. Namun Victor menolak menyebutkan nama-nama bank tersebut.

Victor menyatakan kasus ini terjadi dalam sebulan terakhir. Dalam kurun waktu tersebut, sindikat yang beroperasi dari Ukraina itu telah meraup uang sebesar Rp 130 miliar. "Saya yakin kejahatan ini masih terjadi," ujar Victor.

Kasus ini terungkap dari laporan sebuah bank. Sub-Direktorat Cyber Crime lalu menelusuri laporan tersebut. Modus kejahatan ini, menurut Victor, adalah pelaku menyebar malicious ware ke komputer nasabah. Setelah komputer terjangkit, sindikat itu dapat mengalihkan uang transaksi para nasabah.

"Nasabah bertransaksi tapi bukan ke bank," ucap Victor. Uang transaksi para nasabah, menurut Victor, justru masuk ke laman palsu e-banking. Tampilan laman tersebut, ucap dia, terlihat sangat mirip dengan aslinya.

Victor mengatakan uang para nasabah itu lalu masuk ke dalam rekening para kurir yang bertugas menjalankan laman palsu. Kurir-kurir, menurut Victor, mengambil keuntungan 10 persen dari uang yang disetor ke sindikat. "Uang dikirim ke Ukraina dengan Western Union dan Moneygram," ujarnya.

Sejauh ini, menurut Victor, penyidik sudah memintai keterangan 50 kurir. Para kurir, dia mengatakan, tertipu oleh sindikat itu. Awalnya, mereka bekerja sama dalam sektor bisnis. "Sindikat menggunakan rekening orang Indonesia karena orang asing itu tidak bisa buka rekening di sini," ujar Victor.

Kepolisian, ucap Victor, sudah menjalin kerja sama dengan Interpol untuk menangkap sindikat itu. Selain itu, dia melanjutkan, Bareskrim akan berkoordinasi dengan ketiga bank tersebut. "Kami akan panggil semua pihak untuk bisa menangkis masalah ini," ujar Victor. (www.tempo.co)

Marak "Illegal Fishing", Uni Eropa Ancam Larang Ikan dari Thailand

KOMPAS/PRIYOMBODO Ilustrasi

 

 Uni Eropa mengancam akan melarang impor produk perikanan dari Thailand terkait maraknya pencurian ikan. Pelarangan ini berpotensi menurunkan perdagangan antara Thailand dan Uni Eropa senilai 641 juta dollar AS per tahunnya. Komisi Uni Eropa menilai, Pemerintah Thailand terlalu longgar dalam perang melawan pencurian ikan. Pemerintah Thailand diberikan waktu enam bulan untuk memperbaiki ini guna menghindari pelarangan 28 negara di Eropa.
"Kegagalan untuk mengambil tindakan melawan pencurian ikan akan membawa konsekuensi," tandas Komisioner Perikanan Uni Eropa Karmenu Vella seperti dilaporkan Bloomberg.
Uni Eropa telah melarang impor perikanan dari Guinea, Kamboja dan Srilanka. Tahun lalu, Uni Eropa memasukkan Belize masuk dalam daftar pelarangan impor ikan.
Sementara, peringatan pelarangan impor perikanan oleh Uni Eropa terhadap Korea Selatan dan Filipina telah dicabut. Sebab, kedua negara tersebut terbukti telah melawan aksi pencurian ikan.
Total perdagangan impor produk perikanan dari Uni Eropa mencapai 20,7 miliar euro pada tahun lalu. (http://bisniskeuangan.kompas.com)

Kegalauan Seorang Menteri Atas Kritik

Pada status FB-nya, bernada galau sedikit nyinyir, beberapa hari lalu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago menulis, “Kritik obyektif ada kriterianya. Sumber data atau pernyataan utk kritik obyektif tidak layak diambil dari orang kecewa krn tdk mencapai keinginan pribadi. Orang yg terancam keluar dari zona nyaman krn perubahan yg sedang dibuat, juga tidak layak menjadi sumber kritik obyektif. Data dan narasumber obyektif dan pernyataan kritis itu ada kriterianya. Sumber kritik harus sumber yg bisa dipertanggung-jawabkan. Bahkan, ketika sdh menemukan narasumber obyektif pun, jumlah narsum obyektif itu tidak cukup hanya satu. Itu cara menyusun kritik yg benar. Syarat tulisan opini juga begitu. Harus ada dasar faktual dan data yg cukup. (Pesan khusus utk majalah Tempe).”

Sebagai sosok yang berkarir di dunia kampus dan penelitian sosial, Menteri Andrinof wajar-wajar saja menyampaikan kegundahannya. Karena, memang begitulah premis yang berlaku dalam upaya atau langkah menjuruskan ke pemikiran ilmiah. Dan itu pula materi yang acap diterima mahasiswa sebelum menyusun skripsi, tesis dan disertasi.

Tapi, ketika berhadapan dengan dunia pers atau jurnalistik, apa yang yang diutarakan Menteri Andrinof terasa sedikit membuat jengah. Pers tentu punya pertimbangan tersendiri ketika mengambil narasumber. Dan, bila mengacu pada etika jurnalistik, manakala menurunkan sebuah berita pers mesti meng-cover dua pihak (cover both side) sehingga muncul berita yang berimbang (obyektif).

Tentu berbeda standar jika yang diturunkan adalah sebuah tulisan kolom, opini atau artikel dari seseorang, lantaran tanggung jawab penuh di tangan penulis. Dapat saja si penulis menabrak-nabrak pakem sehingga kerap muncul sebuah polemik antar-pakar atau antar-penulis di media massa.   

Bukan maksud aku membela penerbitan media massa. Terlebih banyak media massa sekarang yang partisan. Tapi sekadar mengingatkan betapa pentingnya kritik yang datang dari siapa pun. Entah datang dari orang yang terganggu zona kenyamanannya, dari orang sakit hati, orang berseberangan ideologi, atau dari orang berbeda akidah sekalipun.

Di tengah pemerintahan yang acap membuat kebijakan publik yang membingungkan dan mencekik rakyat tentu sangat mungkin pemerintah yang tengah berjalan menjadi sasaran kritik. Bagaimana tidak meneriakkan kritik kalau sebuah kebijakan yang sudah ditanda-tangani Presiden tiba-tiba ditarik kembali gara-gara sang Presiden merasa tidak tahu isi naskah kebijakan yang disodorkan oleh para pembantunya. Apakah kritik terhadap kebijakan semacam ini perlu pendekatan ilmiah-akademis? Betapa lama media harus menunggu sampai kritik obyektif ala Menteri Andrinof, sementara media dihadapkan pada deadline pemberitaan.   

Tanpa bermaksud mengkritik Menteri Andrinof, aku hanya ingin mengajak segenap pejabat agar tidak alergi terhadap kritik. Ada baiknya kita belajar pada ucapan Khalifah Umar bin Khattab bahwa, “Orang yang paling aku sukai adalah dia yang menunjukkan kesalahanku.” Banyak orang hanya butuh sanjungan asal bapak senang. Mari kita revolusi mental semacam ini. Bahwa kritik senantiasa dibutuhkan, untuk melecut kinerja yang lebih profesional, amanah dan berkah. (Budi N. Soemardji, orang pinggiran Bekasi)

catatan: dimuat oleh koran WARTA KOTA edisi 17 April 2015 pada rubrik citizen journalism.